Atasi Dampak Covid-19, Sri Untari Berharap Alokasi Dana Desa Bergeser ke Sektor Ekonomi

PolitikaMalang – Anggota DPRD Jawa Timur Sri Untari Akan Surati Kementrian Desa Tertinggal, Agar Pertimbangkan Pengalihan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan Nonfisik. Ia sangat prihatin terhadap Kesulitan Ekonomi warga desa makin terasa dampak pandemi Covid 19.

Hal ini disampaikan Untari panggilan akrab anggota DPRD Provinsi Jatim ini saat melakukan monitoring di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Jumat (24/4/2020).

“Dampak sosial Covid 19, sudah sangat luar biasa, utamanya dampak ekonomi masyarakat kecil,” terangnya.

Menurut Sri Untari,  dari tujuh Kecamatan yang sudah dia datangi bersama anggota Komisi E Dapil Malang Raya lainnya. Ditemukan persoalan yang sama, yakni persoalan ekomoni masyarakat menjadi sangat rentan. 

“Persoalan yang kita temukan di lapangan hampir sama, ini perlu langkah kongkrit dari Pemerintah. Karena masyarakat yang rentan terhadap persoalan sosial semakin banyak sejak merebaknya pandemi Covid 19 ini,”tutur Sri Untari.

Wanita yang juga Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) ini, lebih jauh menyampaikan Kondisi seperti ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang saja, tetapi di seluruh desa di Indonesia pasti mengalami persoalan yang sama.

Kalau mendengarkan keluhan para Kepala Desa yang dikawatirkan saat ini bukan saja penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19, lebih dari itu adalah persolan kehidupan masyarakatnya.

Karena itu, Komisi E akan bersurat kepada Kementrian Desa Tertinggal, agar mempertimbangkan pengalihan anggaran desa atau dana desa untuk kepentingan nonfisik. Karena saat ini yang sedang dialami masyarakat adalah kesulitan ekonomi.

“Masyarakat kita sangat butuh beras, kalau tidak ada yang dimakan pasti muncul persoalan baru, yang repot nanti juga aparat. Karena itu sebaiknya anggaran bangunan fisik di desa dialihkan untuk penanganan dampak Covid 19,”tegas Sri Untari.

Baca Juga :   Pantau Harga Gula, Menteri Perdagangan Sidak Pabrik Gula di Malang

Pihaknya menambahkan, kalau persoalan jalan berlubang, dan gorong-gorong rusak, masih bisa ditunda pembangunannya tahun depan, tetapi kalau urusan rakyat lapar tidak bisa ditunda tunda lagi.

“Untuk tahun ini saja, anggaran desa digunakan penanganan  dampak Covid 19, kalau situasi sudah normal, anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan fisik,”tukasnya.

Leave a Reply