Anas: Masih Banyak Yang Lebih Penting Daripada Mobil Dinas Mewah

0
168

PolitikaMalang – Pasca tragedi tsunami politik yang menyeret 41 dari 45 anggotanya, kini DPRD Kota Malang kembali menuai sorotan. Ini dipicu adanya plot anggaran dalam daftar APBD Kota Malang 2019 terkait pengadaan mobil dinas untuk pimpinan sebesar Rp 5,8 miliar. Uang sebanyak itu rencananya akan dibelanjakan untuk membeli satu unit mobil Toyota Hybrid dan tiga unit mobil Toyota Camry untuk pimpinan serta satu unit mobil Toyota Hiace untuk operasional.

Gelombang penolakan pun dilakukan oleh masyarakat. Rabu siang, 13 Februari 2018, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi masyarakat antikorupsi Kota Malang berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Anggaran itu dinilai terlalu besar untuk mobil pimpinan. Apalagi, mobil dinas yang ada saat ini masih layak dipakai. Mereka meminta pengadaan mobil tersebut dibatalkan melalui mekanisme APBD Perubahan mendatang

Menanggapi hal tersebut, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin pun turut bersuara. Menurut Anas ditengah upaya mengembalikan trust (kepercayaan.red) publik akibat kasus tsunami politik beberapa waktu lalu, sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan porsi yg menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kesehatan dan pendidikan.

“Alangkah baiknya anggaran pengadaan mobil dinas tersebut, bisa dialokasikan untuk kepentingan kepentingan masyarakat yang lebih urgent (mendesak). Bisa diprioritaskan ke layanan dasar yang mencakup kepentingan masyarakat luas. Seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” kata pria asal Kebonsari, Sukun ini.

Kata alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim ini, dengan anggaran 5,8 miliar tersebut setidaknya bisa untuk merevitalisasi 1-2 pasar tradisional lagi seperti Pasar Klojen (Rp 3,5 miliar merujuk APBD 2018) atau menambah hingga 15 unit minibus untuk memudahkan mobilitas siswa siswi di Kota Malang (Beracuan pada Alokasi 10 unit mini bus dengan anggaran Rp 4 miliar pada APBD 2017).

“Intinya dalam setiap penganggaran sudah seharusnya perlu memperhatikan juga kondisi sosial politik masyarakat. Dewan juga harus fokus melakukan optimalisasi terhadap peran dan fungsinya (legislasi, Budgeting, dan pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menyampaikan Laporan kinerjanya kepada Publik secara rutin sebagai bentuk pertanggungiawaban penggunaan anggaran publik (APBD),” pungkas Calon Anggota Legislatif dapil Sukun ini.