Bawaslu: Calon Petahana Rentan Lakukan Abuse of Power Lewat Bansos Covid-19

PolitikaMalang – Kabar terbaru pasca keputusan penundaan pilkada serentak pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 datang dari Bawaslu. Seperti dikutip dari Kalteng Pos, keputusan untuk menghelat pilkada pada 9 Desember 2020 membawa banyak konsekuensi. Selain berat secara teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi sejumlah potensi kenaikan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, salah satu potensi pelanggaran yang diperkirakan naik adalah praktik money politics atau jual beli suara. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat mungkin masih tertekan hingga tahun depan.

Secara teori, lanjut dia, salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perilaku money politics adalah kesejahteraan. Suara orang dengan kesejahteraan rendah sangat rentan dibeli.

”Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, ekonomi agak terpuruk. Kemungkinan potensi terjadinya vote buying akan banyak,” ujarnya (23/4).

Itulah tantangan tersendiri bagi jajaran pengawas di lapangan. Salah satu upaya Bawaslu untuk memerangi politik uang tersebut adalah membentuk satuan tugas (satgas) anti-money politics.

Abhan menyebutkan, fenomena lain yang banyak terjadi saat ini adalah dugaan abuse of power oleh bakal calon petahana. Di sejumlah daerah, pengawas menemukan adanya upaya bernuansa kampanye dalam penanganan Covid-19.

”Contohnya, membagikan sembako serta alat kesehatan. Lambangnya tidak menggunakan lambang pemda, tapi ada gambar bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota,” ungkapnya.

Biasanya, tindakan tersebut dilakukan petahana yang sudah memegang rekomendasi partai politik untuk kembali maju dalam pilkada.

Bagi Bawaslu, fenomena itu menjadi tantangan tersendiri. Sebab, sangat sulit membedakan kegiatan tersebut murni kemanusiaan atau mengandung unsur menaikkan citra diri. Dengan fakta adanya 224 petahana yang berpotensi kembali maju, kemungkinan terjadinya peristiwa serupa sangat terbuka.

Seperti diketahui, saat ini Bupati Malang Sanusi sedang gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan berupa beras dan telur tersebut akan dibagikan kepada 525 ribu Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 75 persen jumlah KK di Kabupaten Malang.

Namun, sejumlah pihak turut menyoroti cara pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Sanusi. Pasalnya, Sanusi seringkali terlihat ikut terjun langsung keliling desa memberikan bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerumunan masyarakat yang justru berlawanan dengan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Baca Juga :   Punya Rekam Jejak Mumpuni, Gus Ali Ahmad Sambut Baik Irjen Fadil Imran Sebagai Kapolda Jatim

Leave a Reply