Begini BPJS Kesehatan Malang Sosialisasikan Aplikasi OSS dan Sosialisasi Perpres No.82 th 2018

0
80

PolitikaMalang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KC Malang mensosialisasikan aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sosialisasi Perpres No.82 th 2018, dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Hendry Wahjuni menjadi pemateri pada kegiatan tersebut didampingi Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJ S Kesehatan Cabang Malang Roy Winandra beserta jajaran staf BPJS KC Malang, di Taman Indie Resto, Araya, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (6/12/2018).

Selain perwakilan perusahaan, sosialisasi ini juga dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Malang Raya, seperti, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta APINDO dari wilayah Malang Raya.

“Dalam perpres yang baru ini, ada beberapa ketentuan baru yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap orang sehingga harapannya tidak menjadikan kendala ketika akan mengakses pelayanan kesehatan, “kata Hendry Wahjuni.

Pada Perpres 82 tahun 2018 pasal 32 ayat (2) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU selain penyelenggara negara, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

Pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan, wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Selain itu pada pasal 42 ayat 3 bahwa pemberhentian sementara penjaminan akan barakhir apabila peserta telah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan.

Pada Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 22 pemberi kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data oleh pekerja, apabila pemberi kerja/pekerja tidak melaporkan perubahan data sesuai ketentuan dan terdapat data peserta yang tidak valid (N1K kosong/data anak belum update) maka status peserta saat akses pelayanan dinyatakan tidak eligible.

Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada pemberi kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan iuran. Terhadap pemberi kerja yang tidak melaporkan perubahan data kepada BPJ S Kesehatan maka pekerja dapat melaporkan perubahan data kepada BPJ S kesehatan dengan membawa surat pengantar dari Pemberi Kerja.

Pada Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 14 dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masingmasing pemberi kerja dan masing-masing peserta (status pekerja) membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan tentang 0SS (Online Single Submission). Yaitu sistem baru yang diterapkan untuk pengurusan izin bagi badan usaha atau perusahaan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Di akhir pertemuan, Hendry juga menyampaikan setelah adanya pertemuan ini diharapkan seluruh peserta sosialisasi dapat ikut menyosialisasikan informasi terbaru ini kepada seluruh masyarakat. “Kami mengharapkan dukungan seluruh peserta yang hadir dapat ikut mensosialisasikan perpres 82 ini kepada satuan kerjanya masing masing maupun masyarakat sehingga pemahaman masyarakat tentang program Jaminan Kesehatan nasional ini akan semakin meningkat,” pungkas Hendry.

Senada dengan Hendry, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJ S Kesehatan Cabang Malang Roy Winandra pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi secara jemput bola blusukan ke desa desa diwilayah Kab Malang. ” iya betul sekali kami akan datangi kelompok kelompok masyarakat. bahkan minggu ini akan kita udang sekitar 600 orang yang di bagi menjadi tiga gelombang masing masing setiap hari ada 200 peserta untuk mensosialisasikan aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sosialisasi Perpres No.82 th 2018,” tutup Roy.

Pewarta : Djoko Winahyu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here