Bupati Malang Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun

0
216

PolitikaMalang – Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Di tahun itu, 19 kabupaten/kota di Jawa Timur akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, termasuk Kabupaten Malang. Secara nasional, terdapat 9 provinsi akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Keseluruhan, 224 kabupaten dan 37 kota akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada September tahun depan.

Menjadi hal unik, kepala daerah yang akan terpilih pada Pemilihan tahun 2020 hanya akan menjabat selama 4 (empat) tahun. Pada UU nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 7, berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.”

Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur Rochani menyebutkan, “Ini hal unik untuk Pilkada 2020, karena masa jabatannya hanya empat tahun. Tidak seperti kelaziman sistem ketatanegaraan yang lain, bahwa kepala daerah memangku jabatan selama lima tahun. Tetapi itu memang amanah undang-undang,” kata Rochani ketika diwawancara oleh pers dalam kegiatan Deklarasi Membangun Komitmen Bersama di Blitar, Rabu (2/10/2019).

Pada Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak nasional pada November 2024. Karena itu, beberapa tahun terakhir Pilkada dilaksanakan secara bergelombang. Pilkada gelombang 1 tahun 2015, kepala daerah berakhir masa jabatannya tahun 2020. Di tahun 2020, hasil pilkada akan menjabat selama empat tahun. Karena akan menuju Pilkada serentak nasional di tahun 2024.

Gelombang 2 tahun 2017, akhir masa jabatannya 2022. Gelombang 3 tahun 2018, berakhir jabatannya di 2023. Seperti misalnya Gubernur Jawa Timur hasil Pilkada 2018 akan berakhir masa jabatannya tahun 2023.

“Nah kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024, akan diisi pejabat sementara atau PJ. Selama aturan itu belum direvisi, maka penjadwalan Pilkada tetap seperti itu,” kata Rochani menjelaskan.