DPR Komisi XI Mewanti – Wanti Pemda Tak Manfaatkan Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pilkada

PolitikaMalang – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwasanya Pemerintah telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19). Ada tiga prioritas anggaran yakni bidang kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dengan rincian, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net atau jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR. Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Menganggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Ali Ahmad turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat. Namun disisi lain, ia juga menghimbau agar semua pihak turut mewaspadai potensi penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran negara dalam penanggulangan wabah Covid-19, terutama di daerah.

“Jangan sampai bencana ini justru menjadi ajang korupsi pejabat. Semua celah yang memungkinkan penyelewengan harus diantisipasi sejak dari hulu hingga hilir,” kata Gus Ali sapaan akrabnya.

Lanjut Politisi PKB ini, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu perlu diawasi ketat. Menurut Gus Ali, dua sektor ini masing-masing punya porsi anggaran yang besar.

“Terkait pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial, jangan sampai terjadi moral hazard disituasi seperti ini. Baik penanggung jawab anggaran dan pelaku bisnis harus sama-sama bijak dalam menentukan harga terbaik yang tepat. Jangan sampai terjadi Mark Up Anggaran,” ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini.

Baca Juga :   BLT Dana Desa di Kabupaten Malang Akhirnya Cair

Menurutnya, situasi krisis seperti ini memang kerap menggoda oknum oknum tertentu untuk mengambil jalan pintas dan mencari untung sendiri.

Disamping itu, Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya ini juga menyoroti potensi penyelewengan dana bantuan sosial. Mengingat banyak rekam jejak kasus korupsi beberapa tahun terakhir, yang terkait dengan dana bantuan sosial.

“Modelnya juga macam macam. Mulai dari pendataannya. Sering kita temukan bersama masyarakat yang seharusnya tidak masuk kriteria penerima, justru mendapatkan dana tersebut. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah. Red) dan catatan kita bersama. Seberapa tepat sasaran data ini karena kita sering melihat dan temukan data di lapangan berbeda dengan data milik pemerintah,” beber dia.

Apalagi lanjut Gus Ali, dalam pencairannya dana yang sampai ke masyarakat sering tidak utuh atau disunat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh ia menandaskan, sering juga dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik seorang kepala daerah. Dimana kerap dijumpai penerima bantuan tersebut hanya orang-orang tertentu di lingkaran kekuasaan yang punya akses dan tidak menyasar orang yang benar-benar membutuhkan.

“Apalagi ini jika sesuai jadwal, dan wabah virus corona selesai, akhir tahun nanti akan ada hajatan Akbar pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Dan bisa jadi digunakan kepala daerah untuk memuluskan ambisinya. Seperti memanfaatkan bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung demi menjaring suara masyarakat disaat saat seperti ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada 270 daerah yang akan mengelar pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, termasuk Kabupaten Malang.

Leave a Reply