Gus Ali Ahmad Himbau Masyarakat Tak Tergiur Pinjaman Online Ilegal

PolitikaMalang – Sebagai Inisiator UU Pondok Pesantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus bergerak aktif mensosialisasikan UU nomor 18 tahun 2019 tersebut,tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H Ali Ahmad menyebut dengan keluarnya Undang – Undang ini, maka pemerintah sekarang benar-benar hadir dalam memperhatikan pesantren.

“Hal ini juga bukti nyata adanya kesetaraan yang sama antara pesantren dengan lembaga formal lainnya,” tegas Gus Ali Ahmad dihadapan pengurus PKB, MWC NU, GP Ansor, Banser dan segenap elemen masyarakat Karangploso di Aula Ponpes Annahdiyah, Sabtu (28/12/19).

Lahirnya UU Pesantren tentunya diharapkan bisa membuat agar Pesantren lebih berdaya sehingga kata Gus Ali tidak ada lagi kata pesantren yang tertinggal.

“Ini (Adanya UU Pesantren) tidak lain supaya Pondok Pesantren bisa mengakses anggaran pemerintah baik itu BOS maupun Bosda. Karena sebelum ini, Pemerintah daerah (Kabupaten Malang) kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk Ponpes lantaran wewenangnya ada di pusat,” ungkapnya

Pihaknya pun terus mendorong agar ada regulasi turunan dari UU Pesantren ini. Pasalnya, aturan yang mengatur detail pelaksanaan UU ini belum ada hingga saat ini.

“Ini peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menterinya (Permen) belum ada. Maka dari itu kami terus mendorong, agar paling tidak di tahun 2020 ini harus sudah ada,” kata dia

Gus Ali saat memberikan bantuan perlengkapan drumband pada Banser

Dalam giat yang termasuk rangkaian agenda reses I tahun 2019 Komisi XI DPR RI tersebut, Gus Ali juga mengajak agar masyarakat lebih berhati – hati dengan keberadaan penipuan online berkedok fintech yang kini marak terjadi.

Bebernya, dari data yang dirilis Satgas Waspada Investasi (SWI), beberapa waktu lalu menemukan bahwa ada 143 financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca Juga :   Ikuti Arahan Presiden, Walikota Malang Siap Tekan Penyebaran Covid-19 Dalam Dua Pekan

Sebagai informasi SWI merupakan gabungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

Secara total SWI menemukan ada 1.230 fintech yang beroperasi tanpa izin OJK. OJK mencatat 22% dari 1.230 fintech bermasalah berasal dari Indonesia.

“Kegiatan fintech peer to peer lending ilegal masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui SMS. Ini harus menjadi kewaspaadaan bagi kita. Agar jangan mudah percaya dan tergiur dengan hal tersebut,” imbaunya.

Leave a Reply