Oleh: Wahyu Eko Setyawan*

PolitikaMalang – “Jalan Pembaruan Kota Malang” merupakan sebuah pilihan idealis yang hendak kita ajukan untuk membangun Kota Malang Masa Depan. Suatu “Jalan Pembaruan” bagi Kota Malang, tentu bermakna sebagai transformasi menyeluruh daerah Kota Malang, sehingga tidak lagi bekerja dengan skema dan watak lama dari Pemerintah Daerah Kota Malang saat ini. Kita bersama-sama harus bekerja dengan skema dan watak yang baru. Bagaimana wujud nyata dari “Jalan Pembaruan” bagi Kota Malang tersebut? Masalah ini merupakan pertanyaaan yang sangat penting, mendasar dan strategis.

Sebelum kita memberikan uraian lebih lanjut, sebaiknya kita melihat lebih dahulu masalah pondasi (fundamental) dari daerah Kota Malang di masa depan. Ke depan, Kota Malang sebaiknya berdiri di atas Tiga Pondasi Utama yang kokoh, yaitu: Keadilan, Demokrasi dan Kemajuan. Adapun uraian Tiga Pondasi Utama yang kita maksudkan adalah:

Pertama, Pondasi KEADILAN.
Keadilan yang kita maksudkan adalah hendak menunjuk pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi (tirani mayoritas), eksploitasi manusia atas manusia, dan pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. Konsep Keadilan ini tidak hanya memikirkan mengenai hubungan masyarakat dalam struktur sosial, melainkan juga relasi gender, kelestarian lingkungan, dan sekaligus hubungan antar generasi. Konsep Pondasi Keadilan yang hendak kita bangun untuk Kota Malang Masa Depan, merupakan koreksi mendasar atas segala bentuk praktek eksploitasi dan marjinalisasi yang saat ini telah berlangsung di Kota Malang.

Kedua, Pondasi DEMOKRASI.
Demokrasi yang kita maksudkan, hendak menunjuk pada kondisi Kota Malang saat ini, khususnya pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan secara paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog. Dalam arti yang lebih umum, Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Demokrasi, rakyat yang memerintah, mengambil keputusan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk membangun daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Malang ke depan, harus mengubah wataknya, agar bukan sebagai penguasa rakyat, tetapi sebagai abdi (pelayan atau pemberi layanan) untuk seluruh warga Kota Malang.

Ketiga, Pondasi KEMAJUAN.
Kemajuan yang kita maksudkan, hendak menunjuk pada suatu kondisi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di Kota Malang mampu berkembang pesat, dan menjadi salah satu kekuatan unggulan, yang mampu mengubah Masa Depan Kota Malang lebih cerah dan gilang gemilang. Kota Malang Masa Depan bukan lagi sebuah daerah dengan segala ketertinggalannya, melainkan sebuah daerah yang mampu berkembang pesat dan menjadi pelopor peradaban baru bagi dunia. Sudah tentu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kembangkan di Kota Malang, bukanlah jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghancurkan lingkungan alam, melainkan sebaliknya.

Bagaimana kemungkinan terbangunnya Tiga Pondasi Jalan Pembaruan Kota Malang tersebut?
Kita harus berpandangan bahwa untuk membangun Tiga Pondasi Jalan Pembaruan Kota Malang tersebut, di Kota Malang sangat mutlak perlu dikembangkan suatu Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang demokratis. Suatu Pemerintahan Daerah yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil rekayasa dari elit penguasa (elit politik dan cukong politik). Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis harus mengakui Tiga Kuasa yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan daerah. Tiga Kuasa yang dimaksud adalah: (1) Kedaulatan Rakyat; (2) Parlemen Daerah (DPRD/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); (3) Pemerintah Daerah (SKPD dan UPTD/ Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah).

(1) Kuasa Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional, dimana kekuasaan datang dari rakyat, harus digunakan untuk melayani rakyat, dan karena itu harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

(2) Kuasa Parlemen Daerah (DPRD/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Parlemen Daerah adalah sebuah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Posisi Parlemen Daerah tidak lebih dari penyambung lidah rakyat. Parlemen Daerah juga bukan sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat daerah. Karena yang diberikan hanyalah sebagian kewenangan rakyat. Sehingga, ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya, dan mencabut mandat rakyat dari Parlemen Daerah.

(3) Kuasa Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat, untuk memberikan solusi atas segala problem, tantangan dan harapan rakyat. Badan Eksekutif ini bekerja dalam kesatuan pengorganisasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pemerintah Daerah Kota Malang di masa depan, perlu mengubah wataknya. Agar bukan sebagai penguasa rakyat, melainkan sebagai abdi (pelayan atau pemberi layanan) kepada seluruh masyarakat warga Kota Malang.

Bagaimana Tiga Kuasa tersebut sebaiknya dijalankan?

Untuk memberikan jaminan pada proses demokrasi yang berkeadilan, maka sangat penting untuk dibangun proses pemerintahan daerah yang demokratis. Agar kita bisa mewujudkannya, patut dijalankan Tiga Prinsip berikut ini: (A) Partisipasi; (B) Pertanggung Jawaban; (C) Keadilan.

(A) Prinsip Partisipasi
Prinsip Partisipasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintahan daerah, haruslah mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang diambil secara sepihak atau tidak boleh ada kebijakan publik yang diambil tanpa partisipasi dari rakyat dalam prosesnya.

(B) Prinsip Pertangung Jawaban
Prinsip Pertanggung Jawaban merupakan sebuah komitmen kuat yang hendak menunjuk pada keharusan semua kelembagaan yang ada, untuk mempertanggung jawabkan segala apapun yang sudah dijalankan. Hal ini hendak ditegakkan agar tidak terjadi tindakan yang berbasis subyektifitas, yang pada gilirannya merugikan masyarakat warga Kota Malang.

(C) Prinsip Keadilan
Prinsip Keadilan hendak menunjuk pada keharusan tidak adanya diskriminasi, hegemoni dan kecurangan, dalam bentuk apapun, pada seluruh proses penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Kota Malang. Pemerintah Daerah Kota Malang harus mampu berdiri tegak di atas semua golongan. Pemerintah Daerah Kota Malang harus mampu menjadi abdi (pelayan atau pemberi layanan) dan pengayom untuk seluruh masyarakat warga Kota Malang.

*Penulis Adalah Kandidat Bakal Calon Wali Kota Malang dari PDI Perjuangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here