Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045, Pj Wali Kota Malang Prioritaskan Pendidikan Hingga Pertumbuhan Ekonomi

Politikamalang
Pj Wali Kota Malang meberikan arahan dalam Musrenbang. (Foto: Agus N/politikamalang)

Bagikan :

Bagikan :

Politikamalang – Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi prioritas utama Pj Wali Kota Malang. Dalam Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidaya, MM pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Malang di Hotel Grand Mercure, Rabu (20/3/2024).

Wahyu menjelaskan, RKPD di tahun 2025 dan RPJMD 2025-2045 akan menjadi patokan dan dasar untuk perencanaan pembangunan sampai dengan 20 tahun mendatang.

“Prioritasnya tetap lebih banyak kepada pendidikan, kesehatan , infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Politikamalang
Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidaya, MM. (Foto:Ist)

Wahyu melanjutkan, Musrenbang ini mekanismenya Bottom-Up. Dimana usulan dari seluruh lapisan masyarakat ditampung, kemudian dilihat dari ketersediaan anggaran dan kebijakan-kebijakan dari pusat. Akhirnya ketemu usulan-usulan yang nanti akan dilakukan di tahun 2025.

“Kemarin Bappeda sudah melaksanakan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sekarang Musrenbang Kota. Hasilnya harus segera diserahkan ke provinsi. Karena nanti di awal April sudah akan dibahas Musrenbang Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menyampaikan, ada 6.768 usulan masuk, yang diakomodir 3790. Angka ini naik 2,25 persen dibandingkan tahun 2024.

Kemudian Musrenbang tematik anak ada 69 usulan, diakomodir 58. Musrenbang tematik lansia ada 87 usulan diakomodir 69.

Berikutnya Musrenbang tematik perempuan ada 135 usulan diakomodir 129. Dan Musrenbang tematik pemuda ini yang paling banyak ada 661 diakomodir 583.

“Sedangkan Musrenbang tematik disabilitas, diakomodir 100 persen dari 101 usulan,” sebutnya.

Kalau pokirnya ada 5.521 usulan, yang diakomodir 4.152 usulan. Untuk perangkat daerah yang paling banyak adalah Pekerjaan Umum (PU) dan Diskopindag. Tapi sudah mulai merata.

“Jadi bukan hanya fisik saja yang diusulkan, tapi pemberdayaan masyarakat juga,” pungkasnya.

Bagikan :

M. Anas Muttaqin
Klik Gambar Untuk Info Lanjut

Disarankan

M. Anas Muttaqin
Klik Gambar Untuk Info Lanjut

Terpopuler

Terbaru

Regional

Pilihan

Informasi