Kasus Suap APBD dan Masa Depan Legislatif Kota Malang

0
222

PolitikaMalang – Kasus suap APBD Perubahan Tahun 2015 kembali ramai disorot publik. Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para anggota DPRD serta para pejabat di lingkungan Pemkot Malang.

Tim Penyidik KPK, melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang, setelah pada fase sebelumnya telah menetapkan 18 anggota dewan sebagai tersangka dan sebagian sudah disidangkan.

Bahkan, Mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono telah divonis akibat kasus ini. Dari data yang ada sudah ada 19 Anggota DPRD Kota Malang yang telah menjadi terdakwa dan terpidana kasus suap.

Gelombang baru muncul kembali manakala KPK pada beberapa hari lalu turun kembali untuk melakukan pendalaman. Sejumlah anggota dewan dan pejabat di lingkungan Pemkot Malang kembali diperiksa.

Simpang siur terdengar jika ada 22 Anggota DPRD bakal terseret kasus ini. Artinya, jika ditotal jumlah anggota dewan yang bakal terkena kasus ini ada 41 orang atau hanya menyisakan 4 orang saja.

Meski begitu, KPK secara resmi belum mengumumkan hasil pemeriksaan, sebab saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dilansir dari Malang Voice, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan hingga saat ini tim masih melakukan penanganan lanjutan sehingga belum bisa mengkonfirmasi adanya tersangka baru.

“Kami belum bisa mengkonfirmasi adanya tersangka baru,” kata Febri sebagaimana dikutip dari laman Malang Voice.

Bukan saja dari kalangan legislatif, pemeriksaan juga menyasar kalangan eksekutif. Sekertaris Daerah Kota Malang, Wasto, Plt Wali Kota Malang, Sutiaji dan sejumlah pejabat juga dihadirkan oleh KPK sebagai saksi atas kasus suap APBD – Perubahan 2015.

Kondisi legislatif, pasca tsunami hukum yang menjerat 19 Anggota DPRD Kota Malang cenderung sedikit “pinncang”. Hanya tersisa 26 Anggota DPRD Kota Malang, serangkaian agenda pemerintahan tidak berjalan dengan efektif. Apalagi, pemanggilan para anggota DPRD, menjelang pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD.

Pemerintahan Akan Lumpuh?

Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, usai diperiksa KPK sebagai saksi pada Jumat (31/8) juga menyinggung tentang anggota DPRD yang akan diangkut keseluruhan jika keseluruhan menjalani proses hukum. Pemerintahannya akan pincang, bahkan terjadi kelumpuhan.

“Saya nyinggung gini di luar pemeriksaan. Ini nanti ceritanya kota Malang gimana, Kalau sudah tidak ada DPR-nya. Saya kan wajar bertanya, karena yang jabat Plt kan saya,” ujar Sutiaji sebagaimana dikutip dari laman Merdeka.com

Saat dicurhati seperti itu, KPK hanya bisa mendengarkan, karena memang kapasitasnya hanya di penyidikan. Ia disarankan untuk konsultasi dengan Kemendagri.

“Sarannya diminta koordinasi dengan Depdagri,” tegasnya.

Kata Sutiaji, yang pembahasan sidang-sidang saat ini saja sudah melalui proses panjang dengan sekian toleransi. Karena memang yang bisa bersidang hanya 25 anggota. “Namanya undang-undang itu tidak diskresi hukum,” tegasnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Sutiaji langsung mengajak pertemuan Sekda dan beberapa pejabat lain. Pihaknya mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi.

“Ini mau ketemu pak Sekda, pokoknya sebelum anggota DPRD diperiksa di Jakarta (sudah dibahas), bagaimana kalau tidak kembali,” pungkasnya.

Ramai Tagar #2019GantiDewan

Kasus Suap APBD -Perubahan Tahun 2015 yang menjerat beberapa anggota DPRD Kota Malang mulai ramai diperbincangkan.

Hal itu, karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Anggota DPRD atas kasus yang telah menyeret sejumlah nama dari kalangan eksekutif dan legislatif.

Seiring dengan kembali menyeruaknya kasus itu, muncul aspirasi dari masyarakat yang mulai membuat kalimat atau tagar berbunyi #2019GantiDewan. Pantauan Politika Malang dari berbagai media sosial dan mendapat sambutan hangat dari para netizen lainnya.

Dalam sebuah forum diskusi di Djibriel Cafe, Jalan Melati, beberapa hari lalu, ungkapan #2019GantiDewan sudah disitir oleh politisi PAN Kota Malang, Muchammad Nasrul Hamzah. Ia mengatakan, kasus suap Anggota DPRD yang hampir menyeret separuh anggota dewan merupakan preseden buruk bagi pemerintahan di Kota Malang.

“Sebagai warga Kota Malang saya cukup malu dengan keadaan ini, sehingga masyarakat perlu paham dan perlu bergerak bersama untuk lebih selektif dalam memilih anggota dewan di Pileg mendatang,” kata Hamzah.

Hal serupa juga dibahas oleh Politisi Senior dari Partai NasDem, Moch. Geng Wahyudi. Menurutnya, #2019GantiDewan bisa menjadi sebuah keharusan bagi warga Kota Malang. Pasalnya, dalam kasus suap itu menunjukkan perlu ada penyegaran di tubuh DPRD Kota Malang.

“Ibarat spare part di sepeda motor. Kalau spare part itu sudah tidak bisa dipakai dan membahayakan pengemudi lebih baik ya diganti saja. Sama halnya dengan aspirasi ganti dewan itu. Karena itu masyarakat harus benar-benar melek terhadap permasalahan ini,” ujar Moch Geng Wahyudi.

Tepisah, Ketua Pemuda Demokrat Malang, Soetopo Dewangga, mendukung adanya tagar #2019GantiDewan. Ia mengatakan jika tagar itu merupakan harapan baru, karena dengan terpiihnya anggota DPRD yang sama sekali baru maka memberi kesempatan agar lembaga legislatif itu menjadi lebih baik dan kembali dipercaya masyarakat.

“Secara prinsip saya mendukung #2019GantiDewan, yang dipahami bahwa dewan terpilih adalah anggota dewan yang sama sekali baru,” kata Soetopo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here