Legislasi Kaum Transisi

0
7

Oleh: Mahatva Yoga Adi Pradana*

PolitikaMalang – Indonesia pada saat ini sedang mengalami masa transisi menjadi negara dengan penguatan demokrasi secara besar-besaran. Untuk menjadi negara demokrasi sesungguhnya, negara tampak mengorbankan kepentingan yang seharusnya mereka buat untuk rakyat. Pada dasarnya melihat negara demokrasi bisa diukur dalam tiga aspek. Kekebasan sipil ( Civil Liberty ), hak-hak politik ( Political Rights) dan lahirnya lembaga-lembaga demokrasi ( Institution of Democracy), ketiganya bisa dijadikan pedoman dasar melihat apakah Indonesia merupakan negara demokrasi. Beberapa hari belakangan aktivitas legislasi DPR periode akhir 2014-2019 sangat aktif. Aktivitas ini bukan hanya melakukan tindakan yang produktif melainakan begitu bersinggungan dengan kepentingan rakyat.

Hak-hak politik yang dimiliki oleh para anggota DPR dimanfaatkan dalam rangka memberi ruang pada proses demokrasi. Aktivitas politik yang cenderung cepat dan momen pemilu 2019 yang masih memanas menjadi penegasan DPR telah banyak menghasilkan produk undang-undang. Padahal banyak yang mengetahui bahwa kinerja DPR lima tahun belakangan tidak pernah menghasilkan percepatan legislasi sebanyak ini. Kinerja DPR diukur dari seberapa banyak RUU disahkan menjadi Undang-undang, namun nyatanya capaian realisasi program tersebut kurang dari target yang telah ditetapkan.

Rakyat bergejolak
Dengan sibuknya para legislator yang akan usai masa jabatannya ini. Rakyat dikagetkan dengan beberapa hal yang kontroversial. RUU KPK, RUU KUHP, RUU SDA, RUU Penghapusan Kekerasa Seksual, RUU MD3, serta puluhan RUU yang sudah menunggu dalam waiting list mereka. Persoalan sibuknya anggota DPR pada saat masa akhir jabatan juga tidak menimbulkan guncangan demokrasi bagi negara ini. Banyak terjadi protes di berbagai kota besar seperti Yogyakarta, Malang, Jakarta dan beberapa lainnya. Rakyat bergerak menolak pengesahan RUU yang masih riskan untuk di sahkan dalam produk undang-undang. Ketidakpuasan rakyat dalam upaya pengesahan RUU ini, diwujudkan dalam gerakan-gerakan turun ke jalan. Rakyat merasa hak-hak politiknya sebagai warga negara diusik dan dibatasi bahkan cenderung menimbulkan hal kontradiktif. Terlihat jelas apabila aspek hak politik dinilai buruk, berarti lembaga demokrasi tidak akan menjamin kebebasan sipil bagi rakyat melalui produk hukum yang akan disahkan.

Mosi tidak percaya
Hubungan timbal balik antar politik dan hukum sebagai bagian sistem kemasyarakatan bukan melahirkan produk hukum melainkan produk politik bagi elit. Menegaskan bahwa mereka telah bekerja dengan sangat baik pada masa periodesasi jabatannya. Ketentuan ini telah menciptakan problematika baru, ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR sebagai lembaga pembuat Undang-undang. Undang-undang yang merupakan produk politik dijadikan sebagai alat kekuasaan para kaum transisi. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jika kita melihat banyaknya sejumlah pasal-pasal dalam banyak RUU menciptakan problematika menyakitkan bagi hak politik rakyat. Jangan salahkan rakyat ketika mereka bergerak menuntuk keadilan.

Partisipasi tindak lanjut
Ruang partisipasi yang terjadi bukan hanya saat pemilu, mencoblos di bilik suara dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPR. Melainkan ikut andil dalam mengkritisi kebijakan yang telah dibuat. Melihat partisipasi politik rakyat yang begitu besar dalam aksi dua hari belakangan ini. Menunjukkan bahwa suara rakyat memang tak bisa dibeli untuk sebuah ketidakadilan. Ruang politik disuguhkan dengan kecaman rakyat terhadap kinerja para anggta DPR. Pada demokrasi justru inilah yang menjadi jawaban, bagaimana hak politik rakyat yang seharusnya diberikan dan diatur kewenangannya dalam Undang-Undang dijadikan sebagai objek otoriter penguasa. Bukan lagi politis, melainkan juga etis. Sebaiknya para anggota DPR yang pada masa transisinya ini menunjukkan sikap etika politik yang baik. Mengedepankan masalah rakyat yang menjadi kegelisahan dalam RUU untuk dapat disahkan sebagai bekal anggota DPR periode mendatang.

Memaksakan waktu singkat untuk sebuah kebijakan tidaklah patut. Apalagi sebuah bahasan kontroversi tanpa tidak lanjut sebuah kepentingan rakyat. Apa karena anggota DPR kita minim prestasi?. Atau bahkan hanya sebuah bahasa kompetisi demi menegaskan rezim jabatannya. Memutuskan persoalan penting butuh dukungan rakyat. Kalau DPR tidak bersama rakyat, siapa lagi yang akan memilih mereka lima tahun kedepan.

*PENULIS ADALAH DOSEN SOSIOLOGI AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA