MCC dan Keberpihakan Pemkot Malang

Oleh: Wahyu Eko Setiawan (Sam WES)*

PolitikaMalang – Amanat utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berpihak kepada masyarakat lapisan paling bawah. Mengangkat harkat dan hajat hidup masyarakat paling miskin dan paling rentan hidupnya. Meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah. Melayani kepentingan “suara rakyat suara Tuhan”. Dengan demikian, seluruh arah realisasi pembangunan daerah dengan berbagai programnya, haruslah berdasar dan bersandar kepada keberpihakan untuk membela hajat hidup masyarakat lapisan paling bawah. Maka, jika ada program pembangunan daerah yang mengabaikan hajat hidup rakyat miskin, kita layak menuduhnya sebagai penyalah-gunaan amanat dan mandat rakyat.

Amanat dan mandat dari rakyat yang diberikan kepada pemerintah daerah, adalah untuk melayani dan mengabdi kepada hajat hidup dan kepentingan rakyat seluas-luasnya. Rakyat yang dimaksud, tentu adalah rakyat yang paling miskin, paling menderita dan paling rentan hidupnya. Merekalah yang hajat hidupnya harus dibela dan dilindungi. Pemerintah daerah haruslah mempunyai kepekaan sosiaal yang tinggi. Juga harus harus punya sense of crisis yang tinggi, ketika hendak merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.

Sekarang, mari kita melihat realitas yang ada di Kota Malang. Cobalah lihat para PKL di Jalan Ade Irma Suryani, yang nasib hidupnya lama terkatung-katung. Nasib para pedagang pasar Blimbing, pasar Gadang, pasar Comboran, dan pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Malang. Lalu, lihatlah rumah-rumah kumuh di sempadan aliran sungai-sungai yang ada di Kota Malang. Kemudian, lihatlah lorong-lorong gang kecil yang tersebar di berbagai kampung-kampung yang ada di Kota Malang. Dan masih banyak wajah-wajah kumuh dari sisi lain Kota Malang. Setelah mengamati itu semuanya, cobalah bertanya tentang seberapa tinggi angka kemiskinan di Kota Malang? Berapa persen jumlah pengangguran di Kota Malang? Serta berbagai pertanyaan kritis lainnya bisa kita ajukan secara bebas.

Baca Juga :   Sering Dipalsukan, Sutiaji Pastikan Tak Punya Akun Facebook

Ketika kita bisa melihat berbagai realitas yang ada di Kota Malang, lalu mencoba mengajukan berbagai pertanyaan kritis, tentu kita bisa melihat berbagai ambiguitas yang sedang terjadi di Kota Malang. Seperti menonton drama Korea atau film India. Penuh paradoks, dan full sandiwara belaka! Obyektifitas dipermak. Nalar kritis dibius. Suara perlawanan diadu domba. Yang dipinggir semakin terpinggirkan. Yang tertinggal semakin ditinggalkan. Yang miskin semakin dimiskinkan. Kaum elit semakin berlagak elitis. Tidak pernah hadir di tengah-tengah rakyat miskin, tapi ke mana-mana selalu berteriak-teriak sebagai pendekar pembela rakyat miskin. Tidak pernah hidup bersama-sama kaum pinggiran, tapi bersuara seolah-olah menyuarakan kaum pinggiran. Tidak pernah menangis dan tertawa bersama rakyat miskin, tapi seolah-olah memperjuangkan hajat hidup rakyat miskin. Palsu!

Sekarang, mari kita bertanya, siapa yang saat ini sedang dibela oleh Pemkot Malang? Apakah sedang membela rakyat miskin Kota Malang? Apakah sedang memperjuangkan hajat hidup kaum pinggiran Kota Malang? Lihatlah nasib pedagang pasar Blimbing yang sudah terkatung-katung selama lebih dari tujuh tahun ini? Bagaimana nasib para PKL di Jalan Ade Irma Suryani? Bagaimana nasib para tukang parkir di Kota Malang? Bagaimana nasib hidup warga Kota Malang yang hidup miskin di bantaran sungai-sungai yang ada di Kota Malang? Kalau sekarang Pemkot Malang hendak membangun gedung MCC (Malang Creative Center), sebenarnya nasib hidup siapa yang hendak mereka perjuangkan? Kalau kita melihat problematikan Eks Gedung Alun-Alun Mall, hajat hidup siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh Pemkot Malang?

Apalagi ketika dalam acara hearing bersama Anggota DPRD Kota Malang (Komisi B), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, terkait pembangunan gedung MCC, salah satu anggota DPRD Kota Malang yang bernama Arief Wahyudi dengan terang benderang menyebutkan bahwa 180 komunitas yang diklaim sebagai pendukung pembangunan gedung MCC oleh Walikota Malang, adalah daftar kosong atau fiktif belaka. Bahkan, dengan terang benderang Arief Wahyudi mengatakan bahwa nama istrinya ikut dicatut dan dimasukkan ke dalam daftar 180 komunitas tersebut. Sekarang coba pikirkan, untuk apa Pemkot Malang sampai berani mengumbar kebohongan klaim 180 komunitas yang mendukung adanya pembangunan gedung MCC? Apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Walikota Malang? Siapa yang hendak dibela? Hajat hidup siapa yang sedang mereka perjuangkan?

Baca Juga :   Bantu Pembelajaran Daring, Pemkot Malang Gelontor Paket Data

Kembali lagi, amanat utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berpihak kepada masyarakat lapisan paling bawah. Mengangkat harkat dan hajat hidup masyarakat paling miskin dan paling rentan hidupnya. Meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah. Maka, segala program pembangunan daerah yang hendak direncanakan dan diwujudkan, wajib hukumnya untuk selalu membela hajat hidup masyarakat yang paling miskin, paling menderita dan paling rentan hidupnya. Tugas utama pemerintah daerah adalah memperkuat dan memberdayakan mereka. Bukan malah meninggalkan dan memperdayakan mereka.

Silahkan diamati dan dianalisa dari berbagai sudut pandang. Lihatlah secara obyektif dan nalar yang waras. Pemerintahan daerah diselenggarakan untuk berpihak kepada siapa? Tugas utama pemerintahan daerah untuk memperjuangkan nasib hidup siapa? APBD digunakan untuk melayani hajat hidup siapa?

Jangan pernah tertipu janji manis dan angin surga. Lihatlah realitanya. Hiduplah di tengah-tengah nafas hidup rakyat. Menangis dan tertawa bersama rakyat. Agar jelas siapa yang harus dibela!


*Penulis adalah pemerhati sosial politik

Leave a Reply