Media Sosial, Hoax dan Potensi Golput

0
112

Oleh:Marlina, S.P.,M.Si*

PolitikaMalang – Kekuatan dan kecepatan informasi di media sosial sebagai penghantar message di zaman millenial ini sudah sangat tidak diragukan lagi. Dalam hitungan detik bak letupan atom yang dapat menyebar dalam sekejap. Menjelang pemilu serentak 17 April 2019, suasana politik di tanah air semakin panas. Bukan pemilihan legislatif yang menjadi sorotan , namun perhelatan yang menjadi agenda besar untuk memilih pemimpin negeri ini yaitu pemilu Capres dan Cawapres yang menjadi bahan dasar olahan isu dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat dua pasangan calon pada pemilu kali ini, dimana kedua belah pihak mengklaim sebagai “Calon Pemenang” pada pemilu kali ini. Mental siap menang dan siap kalah harus dimiliki oleh kedua pasangan calon berikut dengan pendukung maupun para simpatisan dari kedua belah pihak agar penerimaan terhadap hasil dari sebuah proses demokrasi ini bernilai positif.

Karakter masyarakat yang dinilai baru “melek tekhnologi” seakan latah dalam bersosial media. Segala informasi yang diterima, tidak dibarengi dengan obyektifitas dalam mencerna informasi-informasi yang didapat. Kecepatan jari dalam meng-share informasi lebih cepat dibandingkan dengan pikiran dalam memahami informasi tersebut. Butuh edukasi bagi pengguna sosial media, agar masyarakat yang aktif bersosial media tidak terperangkap dengan hukuman pidana akibat ketidak tahuan mereka sebagai pengguna aktif sosial media. Berdasarkan isi pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE, penyebar informasi bohong alias hoax bisa terkena sanksi berat. Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Menurut (Wikipedia) berita palsu atau berita bohong atau familiar dengan kata hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan Rumor. Hoax tengah ramai mewarnai semua tahapan-tahapan pada penyelenggaraan pemilu tahun ini. Yang menjadi target obyek hoax sendiri adalah para peserta pemilu, pasangan calon, maupun lembaga penyelenggara pemilu terutama KPU. Terdapat 771 konten hoaks selama Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019. Dari 771 konten hoaks didominasi isu berbau politik. Dari 771 jenis hoaks, terdapat 181 konten hoaks terkait dengan isu politik yang menyerang kedua pasangan calon presiden maupun partai politik, sisanya konten hoaks di luar isu politik (berdasarkan data kementrian Komunikasi dan Informasi).

Dari sisi penyelenggara pemilu setidaknya ada 5 hoax yang menyerang dan diarahkan lembaga KPU sampai hari ini. Pertama, terkait kotak suara yang diisukan terbuat dari kardus. Kedua, terkait surat suara tercoblos 7 kontainer. Ketiga, adanya informasi 14 juta orang gila yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang keempat adanya sekitar 31 juta pemilih siluman, dan kelima baru-baru ini terkait surat suara tercoblos pada di Malaysia. Hal ini masih dalam penyelidikan, apa ini termasuk hoax apa fakta. Saat ini Bawaslu dan KPU tengah memastikan apakah surat suara tercoblos adalah asli dan butuh penelurusan yang lebih mendalam, pasalnya gudang penyimpanan surat suara ini tidak berdasarkan standar yang ada, dimana biasanya surat suara yang akan digunakan untuk pemilu diluar negeri tersimpan baik di KBRI.
Amcaman hoax ini harus dilawan sebisa mungkin agar tidak mempengaruhi alam bawa sadar masyarakat kita yang dengan mudah termakan isu hoax. Hal yang ditakutkan dari serangan hoax ini adalah potensi Golput yang meningkat sehingga partisipasi pemilih pada pemilu kali ini menjadi rendah diakibatkan rasa kepercayaan yang menurun terhadap kedua pasangan calon maupun kepada penyelenggara pemilu.
Budaya Golput di Era Reformasi.

Menelaah perjalanan pemilu di Indonesia hingga sampai pada era reformasi ini terdapat perubahan yang mendasar, yaitu tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Partisipasi pemilih sebelum reformasi dikategorikan sangat tinggi tercatat pada pemilu tahun 1971 partisipasi pemilih mencapai 96,60 persen, itu berarti tingkat golput hanya berkisar 3,40 persen. Berbeda di era reformasi ini, dimana kebebasan bersuara dan memilih ini tidak serta merta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pastisipasinya pada pemilu yang bersifat kuantitas. Tingkat golput paling tinggi terjadi pada pemilu tahun 2014 lalu dimana pemilu untuk capres dan cawapres tingkat golputnya mencapai 30,42 persen, sedangkan pada pemilu untuk legislatif mencapai 24,89 persen.

Pada dasarnya golput di Indonesia didasari oleh dua alasan. Pertama karena alasan administrasi, yaitu tidak terdaftarnya nama sebagai pemilih. Kedua karena alasan ideologis yang sering disebut dengan sikap apatis dimana masyarakat memiliki ketidakpuasan terhadap peserta pemilu yaitu partai politik dan calon yang di usung mereka.

Usaha KPU saat ini dalam mengawal hak pemilih perlu diapresiasi. Secara administrasi, tidak ada alasan untuk tidak memilih. Jika tidak masuk dalam DPT, masyarakat yang memiliki hak pilih dapat mendftarkan diri sebagai Daftar Pemilih Khusus ke TPS sesuai dengan alamat KTP, bagi yang sedang tidak tinggal di alamat domisili dapat mengurus surat A5 untuk pindah pilih dan terdaftar dalam DPTtb. Sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Bab II tentang pemilih, tercantum pada pasal 7 ayat 3, bahwa selain e-KTP, suket, kartu keluarga, SIM, Paspor dapat sebagai pengganti identitas untuk memilih.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pasangan calon pada pemilu akan berimbas pada sikap apatis mereka ditambah lagi dengan hoax-hoax yang beredar terkait isu politik dan kepemiluan, tujuan hoax ini dibuat adalah untuk melemahkan kepercayaan pendukung dan simpatisan pasangan calon, ketika kekecewaan itu hadir, dan tidak ada pilihan lain, maka golputlah yang menjadi solusinya. Selain itu efek ini dapat melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi ini. Masyarakat harus cerdas bersosial media, informasi yang diterima harus dicari dulu kebenarannya sebelum membagikannya kepada orang lain, agar hoax ini tidak menjadi bola salju yang terus bergulir di semua lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang plural ini.

Harapan pada pemilu serentak ini animo masyarakat semakin meningkat. Karena satu suara sangat menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Perubahan itu dimulai dari pribadi, berkontribusi terhadap kemashalatan negara dengan cara datang ke TPS pada 17 April nanti dengan menggunakan hak pilih sebagai warga negara merupakan tindakan bela negara yang sesungguhnya.

*Penulis adalah Pemerhati Politik Perempuan dan KPPS TPS.55 Kel Temas Kota Batu