Nasionalis Dahulu, Barulah Jurnalis

0
131

Oleh: Moch. Geng Wahyudi, SH, MHum*

“Lebih dahulu nasionalis, barulah kemudian wartawan.” Itulah intisari pidato Bung Karno sewaktu pembukaan Jurusan Publisistik Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta, 12 Desember 1959.

Dari buku berjudul “Jagat Wartawan Indonesia”, karya Soebagijo I.N. (Gunung Agung – Jakarta 1981), saya menjadi tahu hakikat makna “nasionalis” yang dimaksud oleh Bung Karno. Intinya, “cinta Tanah Air”, “cinta bangsa”. Konklusinya, sebelum menjadi wartawan/jurnalis, cintailah dahulu Tanah Air-mu, cintailah dahulu bangsamu.

Diuraikan dalam buku tersebut, pada periode sebelum pendudukan Jepang, sangat banyak wartawan yang gilang gemilang dalam karya jurnalistik. Mereka memang selalu bersemboyan “Lebih dahulu nasionalis, baru kemudian wartawan”. Mereka juga selalu lebih dahulu ikut berusaha “menghadirkan” Indonesia Merdeka, baru kemudian wartawan.

Pers nasional sejak lahir sepak terjangnya senantiasa sejalan atau paralel dengan perjuangan nasional itu sendiri. Faktanya, pers nasional memang merupakan “alat” yang ampuh bagi perjuangan nasional. Setiap pemimpin gerakan kebangsaan (dan agama) pada zaman penjajahan mempergunakan media massa sebagai sarana menyampaikan gagasan dan pikirannya kepada pengikutnya.

Banyak contoh perihal fakta tersebut. Mereka, antara lain, HOS Tjokroaminoto, K.H. Agus Salim, Soekarno, Hatta, I.J. Kasimo, Ki Hajar Dewantoro, dan Sam Ratulangie. Mereka masing-masing pernah mengasuh majalah dan suratkabarnya sendiri. Jatuh-bangun.

Bung Karno, misalnya. Jatuh-bangun saat menerbitkan sendiri majalah “Fikiran Rakjat” di Bandung. Ia sampai terlilit utang pada orang Arab untuk mendanai majalahnya itu. Terpaksa, Bung Karno menjual kalung emas istrinya (Inggit Garnasih) untuk bayar utang.

Tidak Minder

Satu kesimpulan yang saya petik setelah membaca buku “Jagat Wartawan Indonesia” (635 halaman) adalah, tidak minder. Wartawan/jurnalis tidak boleh minder, merasa rendah diri. Terutama yang terkait dengan pendidikan formalnya. Tentu saja, selain tidak minder juga wajib punya semangat belajar yang tinggi.

Seperti yang diungkap dalam buku tersebut. Sebagian besar wartawan kala itu berpendidikan formal rendah (memang tidak semua). Namun mereka bersemangat belajar sendiri. Belajar pada para senior dan banyak membaca. Apa saja yang menambah pengetahuan, dibaca. Tak terkecuali “membaca” kehidupan sosial masyarakat.

Orang terperangah dan berdecak kagum setelah tahu ada beberapa tokoh pers nasional yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD).
Namun, mereka fasih beberapa bahasa asing, berkat belajar sendiri (non-formal). Bahkan menjadi tokoh yang mendunia dan tersohor. Sekali lagi, berkat belajar sendiri, tidak minder, dan semangat yang dahsyat.

Wartawan berpendidikan formal rendah itu, sebut saja antara lain Adam Malik. Sekolah hanya sampai kelas 5 SD, ditambah beberapa tahun di pondok pesantren. Namun Adam Malik, kahiran Pematang Siantar, 22 Juli 1917, itu bukannya tidak belajar. Sejak merantau ke Jakarta, 1934, ia terus tekun dan bersemangat belajar sendiri.

Luar biasa. Meski SD pun tidak tamat, Adam Malik dalam kiprahnya sebagai wartawan berhasil membidani lahirnya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) “ANTARA”, di Jakarta. Wartawan tidak tamat SD itu juga sukses menjadi Menteri Luar Negeri RI beberapa periode. Puncak karirnya pun sampai menjadi Wakil Presiden RI.

Diklat LASMI

Saya memahami, setiap zaman memiliki persoalan dan tantangannya sendiri. Persoalan dan tantangan zaman sekarang, tentu beda dengan zaman Pak Adam Malik masih menjadi wartawan.

Kendati demikian, saya berpendapat ada “benang merah” yang bisa ditarik. Konkretnya, dahulu musuh wartawan adalah penjajah dan serba meterbatasan sarana-prasarana. Sekarang “musuh” wartawan/jurnalis adalah kebodohan dan kemiskinan rakyat.

Semboyan di awal artikel ini, yaitu “Lebih dahulu nasionalis, baru kemudian wartawan” juga masih relevan kini. Mencintai Tanah Air, mencintai bangsa, bisa dihadirkan oleh wartawan/jurnalis masa kini dengan cara menyajikan karya jurnalistik yang mencerdaskan rakyat komunikan medianya. Maka segala ragam publikasi bohong (“hoax”) juga harus dijadikan “musuh” wartawan/jurnalis zaman kini. Publikasi “hoax” tidak mencerdaskan, tapi malah menyesatkan rakyat.

Sudah lama saya terobosesi pemikiran tersebut. Lantas bersama beberapa jurnalis senior, saya mendirikan sebuah institusi bernama “Lembaga Supremasi Media Indonesia” (LASMI) di Malang, akhir 2004. Ada empat bidang gerak LASMI: (1) penerbitan buku dan majalah/tabloid, (2) produk desain grafis, (3) konsultan media, (4) pendidikan dan pelatihan (diklat) jurnalistik.

Dalam konteks turut serta memajukan kualitas jurnalis sekaligus meningkatkan mutu karya jurnalistik, sampai sekarang LASMI masih konsisten menyelenggarakan diklat jurnalistik. LASMI sudah “meluluskan” empat angkatan. Mereka tersebar di berbagai media, di dalam dan di luar Malang Raya.

Tanpa bermaksud arogan, semua peserta diklat jurnalistik LASMI tidak dipungut biaya apa pun mulai diklat tingkat dasar I – III per angkatan.

Motivasi saya dan instruktur diklat jurnalistik, seperti terkandung dalam tajuk artikel ini, “Lebih dahulu nasionalis, barulah kemudian wartawan”. Maknanya, mencintai wartawan/jurnalis Indonesia sebagai bagian dari cinta kepada Tanah Air dan bangsa Indonesia.

Semoga makin banyak wartawan/jurnalis berkualitas baik, sehingga semakin besar daya mampu mereka memerangi kebodohan dan kemiskinan di negeri tercinta ini lewat karya-karya jurnalistik yang mencerdaskan rakyat.

Selamat menyambut dan merayakan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2019.

*Penulis adalah Pendiri dan Ketua Umum Lembaga Supremasi Media Indonesia (LASMI), tokoh publik di Malang Raya, berdomisili di Pakisaji, Kabupaten Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here