Pelajari Sistem Retribusi Parkir, Komisi B DPRD Kota Malang kunjungi Pemkot Blitar

PolitikaMalang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar ungkap kesuksesan mengolah sistem pengelolaan retribusi parkir sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) 2019 lalu.

Keberhasilan ini disampaikan Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono saat acara Kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Malang ke Kantor Pemerintah Kota Blitar, dan disambut langsung oleh asisten 1 pemerintahan dan kesra, Hermansyah Permadi bersama OPD lainnya, Kamis ( 13/02/2020).

Keberhasilan mengelola sistem retribusi parkir ini, memantik Komisi B DPRD Kota Malang untuk sharing menimba ilmu apa yang menjadikan keberhasilan mengolah sistem pengelolaan Parkir meski Kota Blitar PADnya jauh lebih kecil dibanding Kota Malang.

“Pendapatan retribusi
parkir tahun ini bisa melampaui target dengan perolehan jumlah 1,7 M lebih untuk tahun 2019,” beber Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono dalam paparannya kepada seluruh (10) anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Kamis (13/02/20209).

Kepada anggota komisi B DPRD Kota Malang , Priyo mengatakan, target pendapatan dari retribusi parkir tahun ini, awalnya ditetapkan sebesar Rp 1,65 miliar. Pada perubahan APBD 2019, target pendapatan retribusi parkir dinaikan Rp 50 juta namun target terpenuhi memperoleh menjadi Rp 1.791.873.000 M.

Dikatakannya, pendapatan retribusi 
parkir dalam dua tahun terakhir ini lumayan bagus. Dishub dapat memenuhi target pendapatan retribusi 
parkir yang telah ditetapkan Pemkot Blitar.

“Dishub membuat beberapa terobosan untuk memenuhi target PAD diantaranya; pemberlakuan passing grade dan rangking dalam pemberian bingkisan Beras dan bingkisan lebaran bagi jukir, melalui 3 cara yaitu Passing Grade pendapatan/ setoran, melalui pengelompokan grade, dan melalui rangking sesuai pagu urutan berdasarkan pendapatan. Salah satu trobosan yang potensi prosentase penyumbang peningkatan dengan mengadakan undian karcis parkir berhadiah. Karcis parkir berhadiah ini diundi setahun dua kali,” ungkapnya.

Dengan adanya undian karcis parkir berhadiah, secara tidak langsung mengajari masyarakat untuk meminta karcis ke jukir. Hal itu dapat menekan angka kebocoran uang retribusi parkir.

“Kami juga menertibkan jukir nakal yang tidak memberikan karcis parkir ke pengendara,” katanya.

Trio Agus Purwono Ketua Komisi B DPRD Kota Malang bersama 9 anggotanya serius memperhatikan paparan Kadishub.

“Yang sangat terkesan bagi kami, ketika Priyo Suhartono menyampaikan komitmennya dan berani memangkas jaringan mafia parkir ( premanisme ) tidak ada rasa takut sedikitpun kepada siapapun yang penting bekerja sesuai regulasi.

Patut diapresiasi melihat di Blitar bener bener punya komitmen kuat untuk meminta masyarakat agar mereka itu berani menolak tidak mendukung adanya praktik pungli tanpa karcis parkir resmi.

“Kalau ini mampu kami terapkan di malang, pastinya akan mengurangi kebocoran pendapatan sehingga paling tidak akan mendongkrak PAD,” tukas Trio.

“Apa yang dilakukan kepala Dishub Kota Blitar ini sebenarnya hampir sama bagaimana mengelola sistem Pengelolaan retribusi Parkir di Malang. Bahkan karcis parkir berhadiahpun pernah dilakukan tetapi tidak berjalan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini di Malang sebenarnya bagaimana mengatur pengelolaan parkir, sehingga Kota Malang terbebas dari keruwetan lalinnya karena penempatan parkir yang tidak terkontrol,” timpal Sekertaris Komisi B Arief Wahyudi SH.(*) (JKW)

Baca Juga :   Dugaan Korupsi di BUMD, Kejari Kota Malang Gelar Investigasi

Leave a Reply