Politisasi Bansos Di Masa Penundaan Pilkada


Oleh: Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H*


Politikana – Pagelaran pilkada serentak yang semestinya dilakukan pada bulan september 2020 dengan diikuti 270 kabupaten/kota dan provinsi menjadi tertunda untuk dilaksanakan, karena adanya pandemi covid-19. Tetunya ini menimbulkan dampak di berbagai bidang antara lain: kesehatan, ketenaga kerjaan, ekonomi, sosial serta tak luput bidang politik. Pada bidang politik Penundaan pilkada ini tentunya membawa konsekuensi antara lain (a)Regulasi hukum , (b) Manajerial (anggaran, SDM), (c) Teknis.

Tidak serta merta itu saja, tetapi berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Ada ancaman kemiskinan yang cukup berarti yang akan menjadi masalah yang mana akan berimbas pula pada ancaman money politik. money politik tentunya akan mengancam demokrasi kita, karena dengan money politik, kepala kepala daerah yang dihasilkan menjadi tidak sportif. Ironisnya, saat ini ada beberapa tindakan pejabat kepala daerah yang berpotensi maju pilkada, melakukan hal tersebut. Salah satunya yaitu modus pemanfaatan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh kepala daerah terkait Covid-19 untuk kepentingan praktis Pilkada 2020.


Ada beberapa bentuk modus dalam pemanfaatan pemberian bantuan sosial oleh kepala daerah, diantaranya yaitu:
1. bantuan sosial diberi bungkus dengan label/gambar kepala daerah daerah, dengan simbol pakai baju putih seperti gambar diatas.
2. bantuan sosial tidak mengatas namakan pemerintah, tetapi atas nama pribadi.


Tindakan tersebut tentunya bagian dari politisasi. Artinya kalau memang bantuan itu bersumber dari APBN, maka harus dikatakan itu dari APBN. Kalau memang bantuan pencegahan Covid-19 itu berasal dari APBD, maka harus dikatakan itu dari APBD. Tidak kemudian dipolitisasi seolah-olah itu bantuan personal bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, atau pun pihak-pihak yang kemarin mendaftarkan diri melalui jalur independen.

Baca Juga :   Ruang Diskresi Kepala Daerah Dalam Pandemi


Menurut Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan calon dalam waktu enam bulan sebelum penetapan paslon sampai paslon terpilih. Selain itu, ada juga Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada yang menyatakan bahwa petahana tak boleh menggunakan wewenang yang ada, untuk keuntungan pribadi. Apalagi saat ini saat ini belum masa kampanye.


Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2020, masing-masing kabupaten mendapat jatah 100 ton beras untuk cadangan penanganan bencana alam setiap tahun. Pemerintah daerah bisa mengajukan bantuan itu dengan persyaratan surat tanggap darurat dari bupati, surat kuasa bupati kepada Dinas Sosial untuk pengambilan ke Bulog, nama dan alamat penerima, dan surat tanggung jawab bupati karena membagikan langsung kepada masyarakat sasaran.


Sejatinya Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus. siapa pun berhak membantu masyarakat, asalkan bantuan tersebut tak dipolitisi untuk kemudian merugikan orang lain. Maka masyarakat harus bisa menyikapi dengan bijak, dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Bawaslu.


*Penulis adalah Dosen FH Universitas Islam Malang

Leave a Reply