Oleh: Abd. Hakim*

PolitikaMalang – Ujar kebencian, fitnah/kebohongan, dan perbuatan sejenisnya berbasis kebencian merupakan strategi ampuh dalam menjulang dukungan masyarakat pada helatan demokrasi baik lokal maupun nasional.

Perbuatan berbasis kebencian dengan kemasan SARA masih dipertontonkan para elit politik hingga saat ini. Seakan kebencian dengan berbagai kemasan dipelihara dan bahkan “diternak” sebagai tambahan amunisi untuk menyerang kompetitornya. Drama tindakan basis kebencian mencuat sejak pilres 2014 dengan berbagai macam kemasan mulai dari agama, etnis, golongan seperti PKI dan lainnya terbukti bisa mengacaukan situasi sosial. Kekacauan ini berbuntut konflik horizontal dengan memakan korban.

Selesainya hajatan nasional (pilres) tersebut tidak membuat para pelaku ujar kebencian meniadakan perbuatan tersebut, justru dipelihara dan dikembangbiakkan. Telihat setelah penetapan calon presiden terpilih cara demikian terus digunakan untuk menyerang.

Berkembangnya perbuatan berbasis kebencian menjadi tanggungjawab baru bagi pemegang tongkat kekuasaan. Isu ini menjelma menjadi tantangan untuk diselesaikan dengan segera mungkin sehingga dapat dikatakan mampu menggeser problem sosial yang jauh lebih krusial seperti kemiskinan, penegakan hukum dan keberpihakan terhadap publik lainnya.

Karena bermula dari helatan demokrasi maka dapat dipastikan pelaku perbuatan bebrasis kebencian tidak terlepas dari para elit politik. Ujaran kebencian seakan menjadi kartu As ketika di posisi terpojok atau dipojokkan lawan politiknya.

Kecacatan lawan politik seperti mudah didapatkan karena situasi tidak menguntungkan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh kawan atau koalisi karena momen tertentu seperti koalisi retak ditengah jalan atau menjelang pemungutan suara terjadi perceraian bukan karena alasan ideologi namun karena kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu kepentinganlah yang abadi dalam drama politik yang dipertontonkan para elit politik selama ini.

Setelah pilres 2014 masyarakat kembali harus menyerahkan sebagian kekuasaannya ditingkat daerah yaitu dalam helatan pilkada serentak untuk pertama kalinya. Pada saat ini masyarakat kembali disuguhkan berbagai macam informasi namun tetap pada tujuan yang sama memecah persatuan dan mengusik perdamaian di masyarakat.

Iklim pilpres kembali dihadirkan bahkan lebih panas. Terlihat masyarakat terpecah atas nama agama khususnya dalam pilkada DKI Jakarta yang memicu berbagai gerakan masa dan berbuntut pada persoalan hukum. Hal ini tidak terlepas dari ujaran kebencian yang dimainkan para elit politik. Seperti yang telah disampaikan bahwa ujaran kebencian menjadi senjata ampuh dalam mengalahkan lawan politik.

Isu agama dan lainnya yang berpotensi memecahbelah masyarakat memang sangat sensitif meskipun perbedaan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia namun disisi lain menjadi senjata ampuh untuk mengkerdilkan bangsa ini.

Kondisi demikian menunjukan pragmatisme politik, menggunakan ujaran kebencian menjadi pemenang dalam pertarungan politik tidak sejalan dengan ide demokrasi pancasila.

Pragmatisme politik tentu tidak akan melihat proses perjuangan dan ideologi namun hanya karena kepentingan dan peluang yang lebar sehingga menggeser peran ideologi dan proses tersebut. Berkembangnya pragmatisme politik tidak terlepas dari proses perkaderan.

Khusus parpol sebagai pilar demokrasi mampu melahirkan tokoh atau pemimpin sesuai dengan karakter dan ideologinya tentu ini akan terjadi apabila proses perkaderan dari parpol berjalan sebagaimana mestinya. Jika demikian akan menutup kemungkinan terjadinya “pembajakan” kader antar parpol.

Kondisi demikian dapat dijadikan refrensi dalam menyongsong hajatan lima tahunan itu dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan mencegah terjadinya krisis kepemimpinan baik ditingkat lokal maupun nasional.

Masyarakat sudah sepatutnya disuguhkan cara-cara yang etis dalam berpolitik sekaligus memberi pendidikan politik sesuai dengan kesucian demokrasi.  Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa pilkada atau pemilu hanyalah sarana dalam negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin.

Perbedaan secara pilihan adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi namun tidak menjadi awal permusuhan. Saling menerima masih sangat sulit apabila melihat selama beberapa kali diadakannya hajatan lima tahunan tersebut. Ini yang disebut dengan kedewasaan politik.

Pada dasarnya hal tersebut dapat dihindari apabila para elit politik tidak menggunakan perbuatan berbasis kebencian. Seharusnya para elit politik ini mencerminkan kedewasaannya sebagai pelaku politik. Menghilangkan cara berpikir pragmatis sangat memungkinkan untuk menghindari kekacauan sosial dalam momentum politik.

*Penulis adalah Ketua DPRD Kota Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here