Rektor UB Beberkan Aturan Baru UKT Terkait SNMPTN

0
28

POLITIKA MALANG– Rektor UB gelar Sosialisasi Peraturan Rektor (Pertor) UB No 17/2019 dalam acara
Bincang Santai Bersama Pakar UB (BONSAI) terkait UKT, SPP, dan SPFP.

BONSAI bersama para awak media ini digelar Rabu (15/5/2019) diruang jamuan Gedung Rektorat UB Lantai 6.

Nampak hadir para nara sumber
Prof.Dr.Ir.Nuhfil Hanani AR.,MS,
Prof.Dr.drh.Aulanni’am, DES
Prof.Drs.Gugus Irianto
Prof.Dr.Drs.Abdul Hakim, M.Si serta Prof.Dr.Ir.Moch.Sasmito Djati, M.S.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Nuhfil Hanani AR memberikan keterangan pers terkait permasalahan UKT mahasiswa baru jalur SNMPTN, atas nama Peter Ananthaputra Judianto.

Dari beberapa berita disurat kabar terkait pemberitaan Peter salah satu Maba UB yang kesulitan melakukan pembayaran UKT.

Menurut keterangan Rektor UB Prof.Dr.Ir.Nuhfil Hanani AR.,MS, Sebelumnya, peraih nilai UNBK peringkat tiga terbaik Jawa Timur, Peter merasa orangtuanya berat mendapat UKT Rp 7,6 juta untuk masuk di Prodi Teknik Kimia UB.

Hal ini dikarenakan ayahnya sedang sakit dan harus menjalani perawatan. Namun, akhirnya Peter mendapat donasi dari teman-teman satu angkatan ayahnya yang berprofesi sebagai dokter sehingga bisa daftar ulang di hari terakhir pada Jumat (10/5/2019) lalu.

“Wakil Gubernur Pak Emil Dardak juga sempat minta klarifikasi saya,” kata Nuhfil saat sosialisasi Peraturan Rektor (Pertor) UB No 17/2019, di Gedung Rektorat UB, Kota Malang.

Nuhfil menjelaskan Peraturan Rektor UB No 17/2019 yang disahkan 6 Mei 2019 itu berisi tentang penundaan, penurunan kategori, keringanan dan pembebasan UKT(Uang Kuliah Tunggal), Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Sarjana.

Berdasarkan acuan tersebut, Peter mendapat UKT sesuai dengan kemampuan orang tuanya yang berprofesi sebagai dokter. Karena itu, Peter mendapatkan UKT Rp 7,6 juta.

“Dalam sistem kita memang tidak ada keterangan jika orang tuanya sedang sakit. Jadi menurut sistem dapat segitu,” terangnya.

Ia mengatakan Peraturan Rektor UB ini yang menjadi acuan atau pedoman bagi dekan-dekan dan wakil dekan 2 di UB. Jika ada mahasiswa ingin melakukan penundaan, penurunan kategori, keringanan dan pembebasan UKT.

Wakil Rektor II UB, Prof Gugus Irianto menjelaskan bahwa, peraturan baru ini merupakan peraturan yang telah disempurnakan dari sebelumnya. Ia berharap ini bisa mempermudah mahasiswa melanjutkan kuliahnya.

Ada skema-skema untuk memberi kesempatan pada mahasiswa untuk penurunan kategori UKT, penundaan hingga pembebasan UKT. Ia mengatakan untuk penundaan hanya bisa satu semester saja biar tidak jadi beban orangtua.

Selain itu dalam sosialisasi ini, juga diterangkan terkait skema dari penerimaan UKT UB. Skema UKT golongan 1 dan 2 meraih presentase 20 persen. Sedangkan untuk golongan 3 hingga 5 sebesar 80 persen.

Sebagai bentuk komitmen UB terhadap peningkatan angka partisipasi pasar pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu langkah nyata peningkatan dan perluasan akses pendidikan tinggi, maka Rektor UB memberikan kemudahan bagi mahasiswa baru yang
mengalami kendala terkait administrasi keuangan. (*)

Pewarta : Djoko Winahyu