Sanusi Resmi Jabat Plt Bupati Malang

0
76

PolitikaMalang – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang kepada Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Selasa (16/10) pukul 13.00 WIB, siang tadi. Pak Dhe Karwo, sapaan akrab Gubernur melahirkan SPT tersebut dengan harapan tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Malang.

Pak Dhe Karwo minta pelayanan publik Pemkab Malang terus dijalankan, lantaran tugas pokoknya pemerintah itu untuk melayani masyarakat. Dikatakannya, jangan sampai pelayanan publik berhenti dan jangan sampai pemerintahan itu kosong dan proses pembangunan tidak jalan. Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 131.420/1104/011.2/2018 diserahkan kepada Pak Sanusi agar pelayanan publik terus bisa dijalankan di Kabupaten Malang.

”Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Red) menyarankan saya agar segera membuat surat perintah tugas kepada Wabup Malang untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Bupati Malang. Ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Mendagri. Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, sehingga pemerintahan tetap berjalan. Tetapi ada keterbatasan bagi wakil bupati yaitu dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dengan bupati. Kalau ada kesulitan dan perlu cepat mengambil keputusan, bersama dibicarakan dengan Forkompimda kemudian membuat surat kepada gubernur dan akan diteruskan kepada Mendagri,” kata orang nomor satu di Jatim.

Dijelaskan, hal-hal yang berkaitan kebijakan strategis tidak boleh dilakukan Wabup. Sedangkan untuk membuat perjanjian bisa berkonsultasi kepada Kajari yang fungsinya sebagai pengacara negara. Selain itu, Gubernur Soekarwo mengingatkan kepada Wabup Malang agar bisa menyelesaikan APBD Tahun 2019 paling lambat 15 Desember 2018. Karena menyangkut belanja kepentingan masyarakat Kabupaten Malang.

Hal ini dirilis Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, seperti yang disampaikan kepada awak media di Surabaya, Selasa (16/10) hari ini. Plt dalam administrasi negara Indonesia adalah pejabat yang menempati posisi jabatan bersifat sementara. Hal ini karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya dinyatakan berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.

“Dari situ, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah-langkah melalui Gubernur Jatim untuk menetapkan pelaksana tugas Bupati Malang oleh Wakil Bupati Malang. Ini untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pak Gubernur juga tidak ingin seharipun terjadi kekosongan pemerintahan. Sesuai dengan perintah UU Nomor 23 tahun 2014, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas (Plt, Red) sebagai kepala daerah,” kata Kabiro Humas dan Protokol, Aries Agung Paewai.

Terpisah, usai menerima SPT Plt Bupati Malang dari Pak Dhe Karwo, Pak Sanusi mengaku hanya akan meneruskan program-program Bupati Malang sebelumnya, Dr. H. Rendra Kresna yang sudah tersusun dalam RPJMD. Dalam waktu dekat, dia akan menggelar pertemuan dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat se Kabupaten Malang untuk kembali menekankan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

“Saya hanya meneruskan program-program bupati yang sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kita harus tetap memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malang,” jelasnya kepada awak media saat di Grahadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here