Tantangan Penerapan PSBB


Oleh: Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H*

POLITIKANA – Penetapan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona ( Covid-19) telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa penerapan PSBB harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Menkes).

Saat ini, COVID-19 sudah menyebar ke seluruh 34 provinsi di Indonesia. Namun hingga saat ini baru 18 provinsi yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk menerapkan PSBB. Mengapa hanya 18 Provinsi yang mendapatkan izin? Mengingat bahwa kesehatan masyarakat menjadi hal utama di masa covid 19. Hal tersebut tak lain dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah Proses birokrasi yang rumit, peran serta masyarakat masih kurang, dls.

Seperti uraian diawal bahwa berdasarkan PP No.21 Tahun 2020, penetapan PSBB di daerah-daerah harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan. Untuk mendapatkan persetujuan, setiap pemerintah daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya jumlah kasus yang memadai dan penyebaran kasus yang cepat dan kejadian penularan virus lokal di wilayah tersebut. Meski dalam persyaratan tersebut, tidak disebutkan dengan jelas parameternya. Akibatnya beberapa daerah di Indonesia belum mengantongi izin dari pemerintah pusat untuk melakukan PSBB bahkan beberapa daerah mendapatkan penolakan untuk menerapkan PSBB di daerah mereka. Secara Substansi alasan pembatasan sosial berskala besar adalah adanya jumlah kasus dan jumlah kematian yang meningkat serta menyebarnya wabah secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Selain itu, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Pemerintah menganggap bahwa persetujuan dari pusat salah satu hal penting agar tindakan yang dilakukan oleh pusat dan daerah dalam menangani penularan COVID-19 selaras dan efektif. Tetapi secara realitanya untuk mendapatkan izin PSBB harus melalui proses birokrasi yang cukup memakan waktu. Mengapa demikian? Karena setelah mendapat persetujuan, pemerintah daerah belum otomatis dapat menerapkan PSBB secara langsung. Mereka harus menyiapkan diri untuk menyebar informasi tentang pemberlakuan PSBB di daerahnya kepada masyarakat.

Hemat saya, Untuk memangkas birokrasi, pemerintah sebaiknya menerapkan PSBB secara serentak/total yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali atau lockdown total. Sehingga bisa bersama sama untuk melakukan PSBB dan tidak ada celah untuk virus berkembang/ tertular. Karena jika tidak melakukan PSBB total maka memungkinkan penduduk dari daerah yang belum PSBB melakukan kunjungan ke daerah yang sama sma belum diberlakukan PSBB. Ini memberikan waktu dan kesempatan virus covid 19 untuk berkembang. Mengingat bahwa Penyebaran virus covid ini melalui udara. Tak heran jika kasus covid 19 di Indonesia semakin meningkat.
Tidak serta merta birokrasi yang berbelit, tetapi peran serta masyarakat dalam menerapkan PSBB masih kurang, diantaranya: masih banyak masyarakat yang tidak mentaati himbauan pemerintah seperti menggunakan masker, masih melakukan aktivitas diluar rumah, dll.

Seperti halnya yang terjadi di Malang sejak penerapan PSBB tiga hari yang lalu, dilansir dari data memontum kota Malang bahwa, Terhitung pada Senin 18 Mei 2020 pukul 06.00 hingga 12.00 sebanyak 4500 roda dua, 750 roda empat dan 75 roda enam dihentikan di Pos Check Point Batas Kota Adiputro Jl Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari jumlah tersebut, ada 105 roda dua dan 47 roda empat dari luar diminta untuk putar balik karena tidak ada kepentingan di Kota Malang. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan PSBB tidak pakai masker sebanyak 75 orang pengendara roda dua dan 15 orang pengendara roda empat, 1 orang pelanggar lalu lintas. Ini menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat serta kesadaran masyarakat masih kurang dalam menangani penularan covid 19. Maka diperlukan kerjasama antara pemerintah serta masyarakat untuk menangani penularan covid 19 supaya segera berakhir.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Leave a Reply