Terguncangnya Kepastian Politik Lokal Atas Penundaan Pilkada Serentak 2020


Oleh: Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd., S.H., M.H*


POLITIKANA – Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mengundur jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Persoalan penundaan jadwal pemilu sebenarnya tidak hanya dialami Indonesia. Berdasar, data IDEA, sekitar 20 negara di dunia terpaksa menunda pemilu lokal maupun nasional akibat pandemi Covid-19, seperti di Afrika Selatan, Perancis, Argentina, dan lainnya. Sebaliknya, Korea Selatan memutuskan tetap melanjutkan agenda pemilu nasional untuk memilih 300 anggota parlemen yang diikuti oleh 35 partai politik dengan tetap menggunakan protocol kesehatan secara ketat guna menghindari penyebaran wabah Covid-19.

Sementara itu kepastian akhir dari pandemi Covid-19 belum dapat diperkirakan. Kebijakan social distancing yang kini makin ketat, pembatasan aktifitas warga tidak mengecualikan kegiatan politik dan pilkada.Hal ini tentu saja akan berdampak pada pembatasan aktifitas penyelenggara dan peserta pemilu, serta partisipasi politik masyarakat. Pada sisi politik tentunya penundaan pilkada ini dampak yang cukup luas. Antara lain:

Kontestan politik (petahana dan non petahana)

Sebagian besar calon kepala daerah dan partai politik telah membangun konsensus politik sesuai dengan tahapan yang ditentukan sebelum pandemi Covid-19. Konsensus politik tentunya terdiri para Kontestan politik baik petahana maupun non petahana. Realita dalam konsensus politik ada soft campaign (kampanye sebelum waktu kampanye resmi yang di umumkan oleh KPU) dan hard campaign (hari kampanye sesuai jadwal KPU). Di luar itu, kandidat mungkin sudah melakukan pra-campaign di masyarakat, jika dilihat dari baliho, spanduk, dsb.

Adanya kondisis seperti ini, tentunya berdampak pada kerja kampanye, dan hal ini akan memiliki dampak yang berbeda antara petahana dan non petahana. Bagi petahana, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sementara bagi non petahana kondisi ini akan mempersulit posisi non petahana. Tentunya akan memunculkan potensi sehingga unfairness. Artinya,dibutuhkan sebuah sistem untuk menghindari penyelewengan penyelewengan politik masa pandemi covid 19, sehingga kontestan dari non petahana memiliki jaminan supaya mereka tidak menjadi lemah untuk berkompetensi serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada.Mengingat bahwa penyelewengan bisa saja terjadi, misalnya pembagian sembako oleh kepala daerah kepada masyarakat yang tidak berhak menerima, tentunya ini menjadi persoalan teknis yang berakibat pada pelaksanaan demokrasi

Partisipasi masyarakat


Adanya covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kontestan tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ada ancaman kemiskinan yang cukup berarti yang akan menjadi masalah yang mana akan berimbas pula pada ancaman money politic. Adanya money politic initelah kita sepakati sebagai ancaman demokrasi kita, karena dengan tumbuhnya money politic, kepala-kepala daerah yang dihasilkan menjadi tidak sportif.

Jika kita melihat dari Pilkada 2015, partisipasi kita sekitar 70%. Artinya, ini tentu menjadi tantangan , dimana pada tahun yang lalu partisipasi masyarakat sudah cukup baik maka dengan adanya fenomena saat ini, jangan sampai partisipasi masyarakat menurun. Karena partisipasi masyarakat adalah kunci dari demokrasi. Jika tidak ada partisipasi maka demokrasi kita menjadi tidak ada artinya. Jika waktu pelaksanaan Pilkada dekat dengan masa pemulihan covid ini, akan terjadi banyak kekhawatiran di masyarakat dengan skema masih menggunakan kerja-kerja konvensional.Ditambah lagi jika ada salah satu kontestan politik yang membangun isu, dsb sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat

Netralitas ASN


Terkait netralitas ASN sebenarnya sudah menjadi informasi publik bahwa budaya patron-client dalam birokrasi ini masih sangat kuat. AMJ (akhir masa jabatan) kepala daerah kurang dari atau sebelum pelaksanaan Pilkada, maka netralitas ASN ini bisa terjaga dengan baik. Simulasinya seperti berikut, mislanya ada kepala daerah yang AMJ-nya di februari 2021, kemudian Pilkada dilaksanakan pada akhir maret 2021. Hal ini akan menjadi ketenangan bagi kepala dinas khususnya karena tidak ada tekanan politik dari kepala daerahnya untuk mendukung kepala daerah yang menjabat dan juga tidak ada tekanan ke bawah, yaitu skenario harus mendukung kepala daerah existing dsb. Akan tetapi jika AMJ tahun 2021 dan pelaksanaan Pilkada Desember 2020, maka ada potensi netralitas ASN yang ditekan oleh petahana.

Bagi daerah yang akan mengikuti pilkada serentak 2020 tentunya dampak penundaan pilkada menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Berdasar data KPU RI pada tahun 2020 Terdapat 270 daerah yang melakukan pilkada serentak dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu juga ada Kota Medan, Semarang, Surakarta, Surabaya, Tangerang Selatan, Denpasar, Samarinda, Manado, Makasar, Ternate.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNISMA

Leave a Reply