UNDP dan FHUB Gelar Diskusi Anti Korupsi

0
111

PolitikaMalang, 6 September 2018 Uni Eropa dan Program Pembangunan PBB (UNDP) lewat proyek SUSTAIN, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar diskusi bertajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Publik” di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Hakim Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho, Wakil Dekan FH Universitas Brawijaya Dr. Prija Djatmika, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto dan Koordinator Sektor Pelatihan Yudisial proyek EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman, hadir menjadi panelis dalam
diskusi terbuka kali ini.

Koordinator Sektor Pelatihan Yudisial proyek EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman mengatakan, Forum diskusi ini bertujuan mengajak kaum muda calon penegak hukum agar aktif ikut serta mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Sebagai generasi penerus, anak muda memiliki peran penting untuk menolak budaya korupsi dan mendorong integritas ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dikenalkan cara mendeteksi, mencegah dan melawan korupsi secara efektif.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Rachmad Syafa’at, SH., M.S.i mengatakan, diskusi antikorupsi sangat penting untuk meningkatkan integritas mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan hukum.

“Sebagai calon aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, pengacara atau hakim, kesadaran akan integritas dan kejujuran sangat diperlukan. Agar kelak ketika mereka bekerja menjadi aparat tidak terjerat pada praktek korupsi yang merugikan rakyat dan warga Indonesia. Mahasiswa mampu mengenali praktek korupsi dan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan kejaksaan maupun KPK.”

Acara diskusi ini diadakan menyusul pelatihan terpadu pencegahan korupsi di tingkat provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan proyek SUSTAIN pada tanggal 3 5 September 2018 yang diikuti oleh para pejabat provinsi, kota dan kabupaten di Jawa Timur serta aparat penegak hukum.

Penasihat Senior proyek EU-UNDP SUSTAIN Gilles Blanchi mengatakan berbagai pelatihan yang dilakukan oleh proyek SUSTAIN bukan hanya menyentuh masalah hukum namun juga masalahmasalah terkait etika, yang jangkauannya Iebih luas dan mencakup persepsi kepantasan.

”Pelatihan bagi hakim dan pegawai Iain di pengadilan mengenai undang-undang antikorupsi dan juga kode etik mungkin saja belum cukup. Akan tetapi ini merupakan langkah penting menuju integritas dan akuntabilitas sistem peradilan yang dituntut oleh masyarakat. Di samping mengajarkan undang-undang yang mengatur integritas, namun juga membahas masalah etika, karena apa yang ”legal”, yaitu ”tidak melanggar hukum” mungkin saja tidak etis, sehingga merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh hakim atau pegawai pengadilan”.

Proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) bertujuan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembaruan sektor peradilan, meningkatkan transparansi, integritas serta akuntabilitas sistem peradilan.

Proyek yang dimulai dari tahun 2014 dan akan berakhir pada 2019 ini didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia. Proyek ini berfokus pada empat sektor: peningkatan fungsi pengawasan internal dan eksternal sistem peradilan, peningkatan kemampuan teknis serta wawasan hakim dan staf pengadilan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia dan organisasi serta peningkatan sistem manajemen perkara.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here