Upaya BPJS Kesehatan Jawatimur Genjot Target Kepesertaan 95%  di 2019

0
205

PolitikaMalang – Sinergi Pemda dalam upaya menggenjot capaian target kepesertaan BPJS 95% di tahun depan sangat berpengaruh.

Meski aturan itu sudah di undangkan melalui Perpres, akan tetapi belum semua Pemda, yang mendukung secara maksimal program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS ).

Akibatnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan Jawatimur capaiannya terendah dibanding daerah lain .

Hal ini disampaikan Kepala
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan Jawa Timur, dr. Handaryo di acara media Gathering BPJS Kesehatan (20-21/12/2018) di Surabaya.

Karena baru tercapai 63% per 1 November 2018 tingkat kepesertaanya, BPJS Kesehatan Jawatimur, genjot seluruh Kantor cabang untuk bersenergi dengan Pemerintah Daerah masing masing melalui regulasi daerah .

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan optimistis dapat mengejar target kepesertaan 95% di tahun depan.

“Berbagai upaya dilakukan BPJS dalam menambah kepesertaan baru. Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan per 1 November 2018, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baru mencapai 63 %.

Dijelaskan, ada lima provinsi yang sudah mencapai tingkat kepesertaan sebesar 95% di antaranya DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Papua Barat.

Namun masih banyak provinsi yang belum memenuhi target tersebut seperti wilayah Jawa Timur yang baru tercapai 63% tingkat kepesertaanya.

Ada beberapa strategi yang telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepesertaan. Pertama, dengan adanya peraturan presiden (perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dapat mempermudah bertambahnya peserta baru.

Dalam pencapaian target ini, pemerintah daerah (Pemda) memiliki keleluasaan mendaftarkan penduduknya yang tidak lagi terpaku pada masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun bisa juga penduduk yang mampu bisa didaftarkan program JKN oleh Pemda melalui Regulasi.

Ada beberapa strategi yang telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepesertaan. Pertama, dengan adanya peraturan presiden (perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dapat mempermudah bertambahnya peserta baru.

Kedua, nomor induk kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dicocokkan dapat membantu BPJS Kesehatan mencari penduduk yang belum mengikuti program JKN.

“Kita data penduduk yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan dan kata laporkan ke Pemda, ini loh yang belum terdaftar, silahkan didorong untuk ikut,” kata Handaryo.

Lebih lanjut, upaya ketiga yang dilakukan lainnya yakni BPJS Kesehatan memonitoring perusahaan yang tidak melaporkan semua tenaga kerjanya untuk menjadi peserta JKN-KIS. Pengawasan menjadi hal penting agar jumlah kepesertaan pada badan usaha bisa tercakup.

Kontribusi dari peningkatan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi 96,8 juta jiwa per 2019 juga mengerek bertambahnya jumlah peserta dari segmen ini.

Turut hadir di acara Media Gathering, Kepala RSAL Dr. Ramelan, Surabaya DR. I.D.G. Nalendra D.l., Sp. B ,Sp. BTKV (K) Laksamana Pertama TNI, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Surabaya dr. Herman Dinata Mihardja, serta deluruh perwakilan Kantor Cabang BPJS Kesehatan se- Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Direktur RSAL dr Ramelan, DR Nalendra turut hadir untuk mempresentasikan keberhasilan RS yang dipimpinnya bukan terpuruk setelah menerima pelayanan peserta JKN- KIS / ( BPJS) tetapi justru ada peningkatan penghasilan yang signifikan.

” Kalau ada RS yang katanya merugi silahkan datang ke RSAL dr Ramelan untuk belajar bagaimana mengatur managemen RS ,” ujarnya.

Puluhan media yang hadir dari masing masing perwakilan kota / kabupaten se Jawa Timur diantaranya Media cetak, online, Radio juga televisi, langsung bisa berinteraksi tanya jawab sesuai dengan kebutuhan untuk pemberitaan di media masing masing.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu