Urgensitas Moral dalam Etika PPKN pada Institusi Sekolah Berbasis Ketarunaan

0
172

Oleh:Mahatva Yoga A.P, S.IP, M.Sos*

Pendidikan etika serta moral di dalam sebuah pembelajaran merupakan suatu keharusan. Upaya tersebut dirasa strategis guna memperbaiki moralitas generasi milenials saat ini. Oleh berbagai kalangan, kondisi moralitas bangsa yang carut marut dianggap sebagai penyebab utama timbulnya krisis multi dimensi. Sementara itu di kalangan masyarakatpun, terutama para orang tua, telah lama muncul kerisauan terhadap fenomena pendidikan yang kurang memberi perhatian pada pendidikan moral atau budi pekerti. Adalah wajar jika masyarakat kemudian menggugat tanggung jawab institusi pendidikan atas maraknya berbagai kasus kenakalan remaja, mulai dari kasus yang ringan hingga yang berat. Namun demikian, institusi pendidikan tentu bukan satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan dalam masalah ini, sebab bagaimanapun juga sistem pendidikan tidak bebas dari sistem sosial yang lebih luas. Persoalan etika dan moral bukan hanya kali ini saja terjadi, pada saat perubahan substansi penyebutan pendidikan kewarganegaraan dengan menggilangkan pancasila sudah merubah tatanan pembelajaran.

Nilai-nilai dalam penguatan pancasila tidak diserap secara menyeluruh karena hanya berbicara hak serta kewajiban manusia sebagai warga negara. Persoalan lain bisa saja muncul, apakah pendidikan etika dan moral perlu dibuat sebagai mata pelajaran wajib di tiap institusi pendidikan. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, baik dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini maupun sebelumnya senantiasa dirumuskan tentang upaya pembentukan moralitas atau budi pekerti peserta didik, akan tetapi hal itu tidak pernah jelas implementasinya. Dalam ketidakjelasan sosok pendidikan moral dalam struktur kurikulum, masyarakat pada umumnya memandang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) sebagai representasi pendidikan moral.

Moral sendiri secara etimologis berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 592), kata moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sedang etika adalah ilmu tentang tingkah laku yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu etika adalah ilmu tentang moral. Dalam memahami sifat moral terdapat dua pandangan yang kontroversial, pertama adalah perspektif objektivistik, universal; dan kedua adalah perspektif relativistik, kontekstual. Bagi pandangan pertama, moral itu bersifat objektivistik, artinya pasti dan tidak berubah. Suatu bentuk tingkah laku yang dianggap baik akan tetap dianggap baik, bukan kadang-kadang dianggap baik dan kadang-kadang dianggap buruk. Sejalan dengan pandangan ini, moral itu bersifat mutlak (absolut) dan tanpa syarat.

Sebagai contoh, dalam model pembelajaran ” Harta Kata ” perbuatan dengan sengaja bersikap licik , menipu, mencuri bahkan merebut yang bukan haknya tidak boleh dilakukan karena sepenuhnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sehingga tidak boleh dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu, perbuatan itu dibenarkan. Namun dalam konteks pembelajaran itu boleh dilakukan namun guru harus melakukan klarifikasi terhadap model pembelajarannya. Moral juga bersifat universal, sehingga perbuatan yang baik akan dianggap baik dimanapaun dan kapanpun juga serta tidak tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Selain itu ada pula yang mengagap moral itu relatih karena tergantung dengan konteks, budaya serta situasi tertentu. Perbuatan yang dianggap baik disuatu tempat belum tentu dianggap baik ditempat lain. Karena adanya perbedaan pendapat yang di dasarkan pada keyakinan individu.

Klasifikasi tentang moral juga dikemukakan oleh Widjaja (1985: 154), bahwa persoalan moral atau etika membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong orang untuk berbuat baik, karena hati nuraninya mengatakan baik, lepas dari hubungannya dengan orang lain. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai tujuan yang khas, yaitu membentuk warga negara yang baik ( good citizen ) dalam rangka idenstitas bangsa dan pembentukan karakter yang di dasari oleh nilai Pancasila. Pada Kurikulum Bela Negara Kemaritiman di SMAN Taruna Nala Jawa Timur contohnya, etika menjadi nilai utama yang dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan mengedepankan motto Cerdas Berpikir, Santun Berkata, Cermat Bertindak” – (“Apta Nirwasita Adibrata”), sekolah ini berusaha menjadi role model sekolah dengan nilai-nilai karakter kebangsaan sesuai dengan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompetensi yang hendak dikembangkan oleh institusi ini adalah agar siswa mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Untuk memiliki kompetensi seperti itu diperlukan seperangkat pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), serta watak (afektif). Di luar kurikulum formal, guru dengan wewenang yang dimilikinya dapat menanamkan nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nilai-nilai moral itu misalnya : sopan santun dalam masyarakat, penghargaan terhadap budaya bangsa, nasionalisme, rasa kemanusiaan, kejujuran, disiplin, dan berbagai bentuk tingkah laku sehari-hari. Tentu melalui sebuah model pembelajaran yang menarik, edukatif serta interaktif akan dapat memunculkan sikap kemandirian dan tanggung jawab moral oleh peserta didik. oleh karena itu berdasar hal-hal yang telah dikemukakan, problem pendidikan moral dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan lebih terletak pada strategi dan metode pembelajaran, serta teknik evaluasinya. Selanjutnya, bagaimana mengevaluasi kesadaran, kepatuhan, penghargaan dan lain-lain sebagai suatu gejala yang tidak dapat diamati secara langsung. Evaluasi tersebut tentu tidak cukup dengan paper and pencil test, melainkan perlu teknik-teknik non tes, seperti wawancara, observasi, pemberian tugas dan lain-lain.

Dengan demikian problemnya lebih bersifat teknis. Selain model pembelajaran, diperlukan pula kemampuan calon guru dalam penilaian moral. Sebagaimana telah dikemukakan, baik pembelajaran maupun penilaian dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran selama ini masih sebatas pada kemampuan kognitif siswa. Apa yang selama ini sering dimaksudkan sebagai penilaian terhadap moralitas siswa, pada umumnya masih merupakan penilaian terhadap kognisi siswa tentang moral.

*Penulis adalah Guru PPKN SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here