Gelar Rapat Paripurna, DPRD Soroti Pengelolaan Keuangan Pemkot Malang

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. (Foto:Agus N/politikamalang)
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. (Foto:Agus N/politikamalang)

Bagikan :

Bagikan :

Politikamalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kembali menggelar Rapat Paripurna. Dengan agenda Peyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022.

Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan pentingnya Pemerintah Kota Malang untuk melakukan evaluasi kinerja. Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Hal ini juga menjadi perhatian semua fraksi yang menilai kinerja Pemkot Malang dalam pelaksanaan APBD 2022 masih kurang maksimal. Sehingga berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 460 miliar.

Iklan
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (Foto: Agus N/politikamalang)
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. (Foto: Agus N/politikamalang)

“Teman-teman fraksi semua menyoroti untuk laporan keuangannya. Tadi yang paling menonjol adalah fraksi PKS, yang memberikan 30 catatan, di rata-rata per fraksi hanya 18-20 catatan. Sehingga besok Jumat kita akan melihat jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi,” ujar Made, di ruang sidang paripurna, Senin (3/7/2023).

Lebih lanjut Made juga menyoroti tingginya PAD yang ditargetkan Pemkot Malang melalui Bapenda. Karena Made menilai, Bapenda memberikan target di luar kemampuan mereka.

“Sering sebenarnya Bapenda dalam hal ini memberikan target diluar kemampuan mereka. Sehingga dewan malah sering pesimis terhadap target PAD. Tidak malah kita naikkan apa yang diajukan, tapi malah kita turunkan,” ungkapnya.

Sebab target PAD yang berlebihan yang di luar kemampuan menurut badan anggaran, berimplikasi pada gagal bayar. Karena pendapatan dan belanja kan harus seimbang. Ini akan terbukti di PAK besok.

“Yang Rp 1,150 triliun sudah tidak mungkin tercapai dan akan direvisi di angka Rp 650 milyar menurut Bapenda. Tapi Pak Wali masih memaksakan di angka Rp 850 milyar, ini yang untuk tahun 2023,” sebutnya.

“Sedangkan yang kemarin di tahun 2022, revisinya adalah permintaan Bapenda diangka Rp 432 milyar tapi pak wali minta di angka Rp 550 milyar, sehingga tercapai diangka Rp 437 milyar,” imbuhnya.

Karena itu Made meminta agar lebih realistis saja dalam penentuan target pendapatan. Tapi tetap melakukan apa yang namanya inovasi-inovasi baru dan setiap tahun harus ada peningkatan.

“Peningkatannya menurut kami diangka Rp 100-200 milyar. Itu peningkatan yang wajar yang harus dicapai. Tapi kalau lompatan sampai diangka Rp 500 milyar, saya rasa sulit untuk mencapai,” tandasnya.

Sementara itu terkait adanya SILPA pada APBD 2022 Kota Malang, Walikota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa angka SILPA yang masih berada di kisaran Rp 460 miliar tersebut. Disebabkan oleh 2 faktor yang salah satunya yakni efisiensi anggaran dalam pembiayaan.

Contohnya adalah anggaran belanja yang semula dialokasikan untuk pembebasan lahan parkir di Kayutangan Heritage. Setelah melalui pemeriksaan dan kajian yang lebih mendalam, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.

“Hal ini mengakibatkan efisiensi dalam penggunaan dana, sehingga terjadinya SILPA,” pungkasnya.

Bagikan :

Politika malang
Klik Gambar Untuk Info Lanjut

Disarankan

Politika malang
Klik Gambar Untuk Info Lanjut

Terpopuler

Terbaru

Regional

Pilihan

Informasi