Politikamalang – Kabupaten Malang, Guna menangkal hoax sekaligus menguatkan ideologi Pancasila, Wakil Ketua MPR RI bersama PWI Malang Raya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar Literasi Media dan Sosialisasi Empat Pilar. Bertempat di Pendopo Kabupaten Malang, kegiatan ini diikuti 378 Kepala Desa dan 12 Lurah se – Kabupaten Malang, Kamis (17/11/2022).
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengaku sangat mendukung kegiatan Literasi Media yang diberikan PWI Malang Raya kepada ratusan Kepala Desa dan Lurah. Pasalnya, pers selama ini berfungsi sebagai media informasi dan kontrol sosial.
Menurut Basarah, keberadaan Pers, sangat menentukan dalam perubahan sosial di masyarakat apalagi di era gitalisasi.
”Dengan adanya Undang – Undang Desa dimana tugas kades untuk menjaga dan mengawal pancasila,” ucapnya.
Bung karno mengingatkan desa merupakan satu benteng pertahanan negara. Oleh karena itu, kebijakan dan program Pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan desa ” Ungkap Ahmad Basarah.
”Kami sangat mendukung PWI Malang Raya yang melakukan literasi media kepada para kades dan lurah. Karena merekalah benteng yang penting dalam membangun negeri ini dalam penguatan ideologi dan antisipasi berita hoax ” lanjut wakil ketua MPR dari Fraksi PDIP.
Senada, Wakil Bupati (Wabup) Malang, Drs H Didik Gatot Subroto SH MH, menyampaikan langkah PWI Malang Raya perlu diapresiasi. Organisasi Jurnalis ini telah berupaya memberikan edukasi terkait literasi media yang dikemas dengan sosialiasi empat pilar kebangsaan. Acara ini sebagai wujud kontribusi bersama untuk kemajuan Indonesia.
“PWI Malang telah memberikan pencerahaan terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oknum wartawan. Edukasi ini sangat penting untuk dapat mengantisipasi sejak dini,” ungkap Didik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Malang Raya Ir Cahyono menambahkan, bahwa pihaknya banyak menerima pengaduan. Yakni laporan mengenai pemerasan mengatasnamakan wartawan. Tidak hanya Kades saja yang kerap didatangi oknum tersebut, namun juga Kepala Sekolah.
“Kami tidak hanya memberikan edukasi agar terhindar dari pemerasan. PWI Malang juga akan memberikan pemahaman bermedia sosial agar tak terjerat UU ITE,” ucap Cahyono.
Perlu diketahui, Dewan Pers telah mewajibkan seluruh Jurnalis mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dimana dalam kaidah Jurnalistik, seorang wartawan tidak diperkenankan meminta uang kepada narasumber.
“PWI Malang Raya sendiri sudah menerbitkan buku sebagai panduan di lapangan. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang hak jawab narasumber. Jika suatu berita terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan nara sumber,” pungkasnya. (Agus N)
