Anton Tandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi

PolitikaMalang – Pemerintah Kota Malang berkomitmen dalam upaya mengendalikan Gratifikasi yang termasuk dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Wali Kota Malang, H. Moch Anton bersama dengan kepala daerah pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur menandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi di Gedung Grahadi, Surabaya pada Senin (10/7).

Dalam acara yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dihadiri langsung Ketua KPK, Agus Raharjo, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar serta kepala daerah se Jawa Timur.

Wali Kota Malang, H. Moch Anton mengatakan komitmen dalam pencegahan gratifikasi terus dilakukan oleh pihaknya. “Saya selaku Wali Kota Malang menyambut baik penandatanganan pencegahan gratifikasi ini,” kata Anton.

Dijelaskan pula, pengendalian gratifikasi ini sejalan dengan upaya Pemkot Malang untuk bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Komitmen untuk pengendalian dan pencegahan gratifikasi ini akan terus kita gencarkan,” tandas pria yang akrab disapa Abah Anton tersebut.

Sementara, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam sambutannya menegaskan jika komitmen dalam pengendalian gratifikasi, merupakan salah satu bukti jika kepala daerah sangat serius dalam melawan gratifikasi.

“Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi ini merupakan legalitas formal bagi aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi,” kata Soekarwo.

Dijelaskan pula berdasarkan aturan Menteri Dalam Negeri, setiap pegawai dilarang untuk melakukan tindakan gratifikasi yang masuk dalam tindakan melawan hukum. Aturan Menteri Dalam Negeri tersebut lalu diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/441/KPTS/013/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Berdasar keputusan gubernur itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan seluruh kegiatan secara rutin telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga :   Mutasi Besar Diawal Tahun, Sutiaji Lantik 31 Pejabat di Pemkot Malang

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memantau pengendalian gratifikasi pada sektor pengadaan barang/jasa, pengelolaan hibah/bansos serta pengelolaan dana desa,” tukasnya.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu membeberkan dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hampir seluruhnya telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, namun sebagian besar unit itu belum memiliki progran sehingga masih minim dalam memberikan kontribusi untuk pengendalian inflasi.

“Kami menyadari bahwa pengendalian gartifikasi pada sektor publik akan memberikan kepastian waktu serta biaya, hal ini akan berdampak positif kepercayaan publik termasuk investor lain untuk mempercayakan investasinya di Jawa Timur,” bebernya.

Pakde Karwo berharap melalui acara ini seluruh bupati dan wali kota se Jawa Timur termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur tegas berkomitmen dalam hal pengendalian gratifikasi secara maksimal dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kami berharap, penandatangan komitmen ini tidak hanya dijadikan seremoni belaka, namun lebih dijadikan sebagai momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi, sehingga tidak ada lagi pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi/korupsi di Jawa Timur,” pesan Pakde Karwo.

Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan, komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan dalam hati nurani setiap kepala daerah terutama yang telah melakukan tandatangan komitmen pengendalian gratifikasi. “Insyaallah tidak terjadi suap, gratifikasi di masa akan datang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita,” harapnya.

Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Agus juga mengusulkan pengawas internal bekerja secara independen. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan aparat pengawas internal pemerintah, sebab pengawasan internal itu penting.

Ia memberi contoh, bila pengawas internal di provinsi tidak bertanggung jawab kepada gubernur, maka mereka bisa mengontrol gubernur. Selain itu, perlu peningkatan pelayanan seperti e-budgetting, e-proc yang memberikan transparansi.

Leave a Reply