Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Bayi Baru Lahir dari peserta JKN-KIS Wajib di Daftarkan Ke BPJS

PolitikaMalang – Perpres Nomor 82 Tahun 2018, telah menyempurnakan Perpres sebelumnya.

Kalau Perpres tahun 2014 terkait perlindungan jaminan kesehatan Ibu dan calon bayi karena dari 17 desember tahun 2014 lalu BPJS sudah banyak melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan, salah satunya adalah pelayanan khusus untuk bayi yang masih didalam kandungan, jadi tidak harus menunggu bayi anda lahir atau menunggu data bayi anda tercatat di kartu keluarga anda.

” Jadi Jika anda kebetulan sedang hamil 7-8 bulan dan anda menginginkan proses persalinan untuk anak anda yang belum lahir atau masih di dalam kandungan mendapatkan pelayanan BPJS ketika proses melahirkan sebaiknya anda daftarkan bayi anda sedini mungkin,” sebut Hendry Wahjuni Kepala BPJS Kantor Cabang Malang .

Sementara itu, Pendaftaran Bayi Baru Lahir
Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis
status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya
memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” papar Hendry, disela sela acara preskon,Rabu (19/12/2018).

Tunggakan Iuran yang termaktub didalam Perpres no 82 tahun 2018 tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak.

Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan
berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan,” tegas Hendry.

Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku, telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,” jelas Hendry.

Terkait denda layanan, diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s.

Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta. “Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu.

Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. “Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” pungkas Hendry.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu

Leave a Reply