Atasi Kekosongan Pimpinan Dewan, Ini Solusi Ditjen Otda

 

PolitikaMalang – Mandegnya kinerja DPRD Kota Malang akibat kosongnya kursi pimpinan sepertinya mulai menemukan titik terang. Seperti dilansir dari Surya Malang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mendampingi jajaran Pemerintah Kota Malang paska ditahannya 19 anggota DPRD Kota Malang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, pekan depan pihak Ditjen Otda yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah bakal bertemu dengan jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Kota Malang.

“Itu salah satu hasil dari konsultasi kami ke Kemendagri dua hari kemarin. Saya sudah laporkan situasi Kota Malang, juga persoalan yang ada, seperti kuantitas anggota dewan yang tidak memenuhi kuorum pengambilan keputusan dan kosongnya kursi pimpinan dewan,” papar Wasto kepada wartawan di Balai Kota Malang, Jumat (13/4/2018).

Wasto menambahkan pertemuan pekan depan nanti akan diikuti dengan pemaparan sejumlah solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi dalam jangka pendek yang bisa diambil oleh DPRD Kota Malang adalah pimpinan dewan bisa digantikan oleh anggota dewan yang berasal dari fraksi yang sama. Wasto kemudian mengutip aturan di Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

“Di Pasal 41 PP 16 Tahun 2010, di sana mengatur bahwa manakala pimpinan DPRD berhalangan dalam jangka waktu 30 hari maka fraksi bisa menunjuk salah satu anggota untuk memimpin rapat-rapat. Melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dilakukan pimpinan,” tegas Wasto.

Legalitas penunjang yang bisa dipakai nanti adalah surat perpanjangan penahanan dari penyidik KPK. Saat ini, anggota dewan ditahan selama 20 hari semenjak masa penahanan ditetapkan. Jika nanti 20 hari masa penahanan habis, penyidik jika memperpanjang masa penahanan itu akan kembali meneken surat. Surat perpanjangan masa penahanan itu yang akan dijadikan acuan DPRD Kota Malang merujuk Pasal 41 PP tersebut.

Baca Juga :   Musrenbang Klojen, Tangani Pandemi Guna Pemulihan Ekonomi

Langkah itu, kata Wasto, yang ditawarkan Ditjen Otda tanpa menabrak aturan yang ada. Langkah itu pula yang bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga roda pemerintahan tetap jalan.

“Jadi akan ada pimpinan dewan, meski namanya bukan Plt,” tegasnya.

Langkah kedua yang selanjutnya bisa diambil, ika nantinya pimpinan dewan diisi oleh anggota fraksi, maka penghentian pimpinan dewan yang saat ini sudah ditahan bisa dilakukan oleh anggota fraksi yang ditugasi sebagai pimpinan tersebut. Pimpinan DPRD Kota Malang berasal dari empat fraksi yakni PDIP (ketua), PKB, Golkar dan Demokrat (wakil ketua).

Solusi ketiga yang ditawarkan oleh Ditjen Otda, imbuh Wasto, adalah meminjam tahanan dari KPK. Sekretariat DPRD Kota Malang bisa berkirim surat kepada KPK untuk meminjaam anggota dewan supaya bisa ikut rapat untuk memenuhi aturan kuorum pengambilan keputusan.

“Alternati-alternatif itu yang ditawarkan Ditjen Otda. Kalau semua alternatif itu tidak jalan, maka Kemendagri akan mengambil kebijakan diskresi hukum. Nah semuanya ini sedang dirapatkan di Ditjen Otda sehingga pekan depan akan makin jelas rumusan alternatif yang bisa benar-benar diambil,” tegas Wasto.

Saat ini, anggota DPRD Kota Malang yang aktif (tidak tersangka dan ditahan) memang hanya menyisakan 26 orang dari 45 anggota. Sebanyak 19 anggota telah resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK, termasuk didalamnya 4 pimpinan dewan.

Leave a Reply