BPJS Gelar Rakor Jaminan Kesehatan Nasional di Malang

PolitikaMalang – Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah kota Malang bersinergi dengan BPJS Kesehatan Wllayah Jawa Timur menggelar Rakor Jaminan Kesehatan Nasional.

“Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Senin (13/7) ini, bertujuan untuk memastikan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia segera terwujud,”ujar Kepala BPJS Cabang Malang, Hendry Wahjuni.

Ditambahkan Henry, Sistem Jaminan Sosial Nasional (National Social Security System) adalah sistem penyelenggaraan program pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

“Jaminan Kesehatan Nasional telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju Universal Health Coverage (UHC). Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,”pungkas kepala BPJS cabang Malang ini.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wllayah Jawa Timur. Handaryo mengungkapkan bahwa kegiatan Rakor JKN ini merupakan rangkaian untuk mempercepat UHC di Jawa Timur, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan adanya Program Desa JKN dimana yang menjadi indikator selain dari segi kepesenaan juga dari segi pelayanan kesehatan dan kolekting iuran, sampai saat ini sudah 10 Desa yang telah melakukan kerjasama dalam Program Desa JKN.

Dia juga mengatakan bahwa untuk mengetahui indikator UHC perlu dukungan Pemda para pemangku kepentingan serta kerjasama dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui data kependudukannya untuk dilakukan singkronisasi dengan data masterfule BPJS Kesehatan.

Baca Juga :   Walikota Malang Sidak Perkantoran, Efektifkan PPKM Tahap 2

“ Dari‘ 38 Kab/Kota di Jawa Timur, baru Kota Mojokerto yang sudah berhasil mencapai UHC pada tahun 2017 dengan prosentase kepesertaannya sudah 98%, dengan 3 Kecamatan yang kepesertaannya lebih dari 95%. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang kepesertaannya Iebih dari 95% di Jawa Timur sejumlah 46 desa/kelurahan dan’ 8.501 desa/kelurahan, untuk Kota Malang terdapat 4 kelurahan di 3 Kecamatan yang sudah UHC terlebih dahulu yaitu di Kecamatan Klojen Kelurahan K|ojen yang sudah terdaftar 117% Kecamatan Blimbing Kelurahan Blimbing 97%, dan Kelurahan Kesatrian 103% sedangkan Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Wonokoyo 164%”, tutur Handaryo

Dari data kepesertaan wilayah Jawa Timur sampai dengan 10 Agustus 2018 dengan Jumlah penduduk sebanyak 40.986.014 jiwa yang sudah terintegrasi JKN sebanyak 25.873.659 (63,1%) dengan komposisi PBI sebanyak 16.405.072 (63,4%) dan non PBI sebanyak 9.160.715 jiwa (35,4%). Untuk data Kota Malang dengan Jumlah penduduk 851.298 yang sudah terintegrasi JKN sebanyak 611.999 (71,89%) dengan komposisi PBI 144.950 (23,7%) dan non PBI 467.049 (76,3%).

Handaryo juga menginformasikan bahwa saat ini kami sampaikan di Jawa Timur untuk fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama sejumlah 2.596 FKTP dan 315 FKTL, sementara data F KTP di Kota Malang sejumlah 78 dan FKTL sejumlah 23. Dari segi pembiayaan pelayanan kesehatan secara total Jawa Timur sampai dengan bulan Juli 2018 sejumlah Rp 7,433 T ‘dengan pembiayaan pelayanan kesehatan di kota Malang sejumlah 748 m data pendapatan orang di Jawa Timur bulan Juli 2018 sebesar 2,662 T,”ungkap Handaryo.

Plt Walikota Malang Sutiaji yang saat itu hadir dalam rakor, bersama kepala.BPJS Cabang Malang , Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wllayah Jawa Timur dan kepala Dinas Kesehatan Kota Malang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada 4 Lurah yang berprestasi karena berhasil menyesejahterakan warganya untuk menjadi peserta BPJS .

Leave a Reply