Bupati Malang Siapkan Program ASKADES Untuk Desa

PolitikaMalang – Meskipun belum genap 1 bulan menjabat sebagai Bupati Malang, Drs. HM. Sanusi, MM menggenjot kemajuan nyata dalam mendukung program Presiden RI untuk menjadi bangsa yang unggul. Salah satu upayanya adalah memberikan program ASKADES kepanjangan dari Aspirasi Kepala Desa diluar program ADD. Hal tersebut di utarakan saat memberikan sambutan acara Pembinaan Monitoring Evaluasi Keuangan Masyarakat Desa 2019 di Pendopo Bupati Malang di Kepanjen.

“Untuk mendukung percepatan pembangunan dan mencetak bangsa yang unggul maka akan Kami berikan program tambahan non ADD bernama ASKADES agar masyarakat bisa merasakan program peningkatan pelayanan publik”, ungkap Pak Sanusi. ( 24/09 ) Selasa siang

Dana tambahan diluar ADD yang dituangkan dalam program ASKADES menurut Bupati Malang tidak kecil nilainya. Sehingga harus terealisasi dengan baik dan cepat dirasakan masyarakat.

“ Dalam penggunaa dana di desa harus memenuhi ketentuan yang ada, bahkan dana tambahan dari program ASKADES bisa segera dirancang penggunaanya sehingga, tiap kepala desa harus bekerja extra dalam penggunaannya dan adminitrasinya”, tambah Bupati Malang.

Menanggapi hal tersebut Drs. Suwadji, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Malang menyampaikan Kepala desa segera menyegerakan menentukan prioritas program egiatan pembangunan desa dan membuat usulan sesuai kebutuhan,

“ Jika ada kesempatan pembangunan seperti ini, kepala desa harus segera membicarakan hal ini di musdes agar segera masuk APBDes dalam 1 tahun sehingga secara administrasi juga tidak mengalami masalah,” ulas Kepala Dinas DPMD.

“Terkait dengan pertanggung jawaban fungsi dan tanggung jawab atas keuangan desa bisa memeliki ketertiban secara administarasi sehingga tidak masuk kategori kesalahan  dan penyimpangan”, Tambahnya.

Ditempat terpisah Kepala Dinas DPMD Kabupaten Malang juga menyampaikan penekanan terhadap ketertiban administrasi, bahkan Kepala desa harus memberikan tranparansi Kepada masyarakat baik melalui pemasangan Papan informasi atau media massa.

“Dalam pengelolaan keuangan wajib dilasanakan secara tertib tranparan akuntabel dan mengikuti siklus yang benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan membuat LKPJ dan LPPD terhadap realisasi semester 1 dan semester 2 serta adminitrasi yang wajib dilaksanaan sesuai ketentuan lainnya,” ungkapnya.  

 Di kesempatan yang sama Kasubnit Tipikor Polres Malang,  Aiptu Siswo Ari juga turut berkomentar terkait dengan dana transaksi di wilayah desa yaitu jangan sampai ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan tersebut.

“Jika terjadi ketimpangan atau menyimpangnya anggaran kami akan mengadakan pembinaan dan selagi bisa diselesaikan secara administrativ maka akan kita selesaika, akan tetapi bisa ada fakta dan bukti yang cukup akan proses situ menjadi pidana,” kata Siswo.

Turut juga dalam acara pembinaan keuangan desa tersebut selain seluruh Kepala Desa juga beberapa camat dan pejabat lainnya dari Pengadilan Negeri serta Inspektorat Kabupaten Malang. 

Leave a Reply