Carut Marut Layanan Adminduk di Dispendukcapil Kota Malang

PolitikaMalang – Layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang prima pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) ternyata masih belum dirasakan sebagian masyarakat Kota Malang. Masalah klasik dari birokrasi yang berbelit, calo, hingga pegawai menerima tip masih menghantui publik.

Salah satu warga di Kecamatan Blimbing, yang enggan disebut lengkap identitasnya bercerita panjang lebar mengenai pelayanan Dispendukcapil Kota Malang. Laki-laki berusia 34 tahun ini melakukan pengurusan pemindahan identitas di Kartu Keluarga dan E-KTP.

Proses administrasi yang lambat membuatnya mengeluhkan layanan publik itu. Birorkasi yang berbelit membuatnya harus estafet dari Kantor Dispendukcapil, kantor kelurahan, hingga tingkat RT/RW kembali lagi ke kantor kelurahan dan Dispendukcapil dirasakannya.

Beda cerita, salah satu warga dari Kecamatan Blimbing yang juga enggan dibeber identitasnya, mengaku sampai menggunakan jasa calo untuk layanan publik. Itu juga dilakukan karena administrasi yang dianggapnya berbelit. Dua warga yang bercerita kepada Politika Malang ini enggan disebut identitasnya karena mereka takut nantinya dipersulit oleh Dispendukcapil karena hingga kini urusan mereka belum selesai. Dan atas permintaan mereka, Politika Malang tidak menyebut identitas sebagaimana dimaksud.

Berdasar dua cerita di atas Politika Malang mencoba untuk melihat langsung terkait layanan Adminduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Tim Politika Malang melakukan pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan E – KTP baru untuk berpindah domisili dari Kecamatan Blimbing ke Kecamatan Lowokwaru.

Sebelum mengurus ke Kantor Dispendukcapil, tim Politika Malang berusaha mencari dan menghubungi ‘orang dalam’ agar proses pengurusan menjadi mudah. Eksperimen ini dilakukan untuk menguji apakah jalur khusus pengurusan administrasi itu masih ada atau tidak. Artinya masyarakat siapapun apakah mendapatkan layanan yang sama ataukah ada sebagian warga yang menerima perlakuan khusus.

Baca Juga :   Peringati World Clean Up Day, Sutiaji Dorong Masyarakat Jaga Lingkungan

Setelah mencari dan berkontak akhirnya, tim Politika Malang menemui salah satu pegawai Dispendukcapil. Pria paruh baya itu menawarkan jasa pengurusan administrasi yang dimaksud sampai tuntas. Sedikitpun pegawai itu tidak meminta uang atau bahasa lainnya pungutan liar, ia tegas mengatakan jika upaya jemput bola merupakan kewajiban yang melekat di Dispendukcapil.

Namun, sebagai sosial eksperimen, Tim Politika Malang mencoba menawarkan sejumlah “uang tip” kepada pegawai tersebut dengan mengajukan syarat agar pengurusan selesai atau bahasa lainnya ‘terima beres’. Uang tip itu diterima dan pegawai memberikan jaminan jika administrasi akan selesai.

Sekitar satu minggu setelah kejadian itu, Politika Malang kembali menanyakan perihal progres pengurusan karena tidak ada informasi selama itu. Hasilnya, pegawai tadi hanya melakukan pengurusan berbagai surat saja dan berkas dikembalikan kepada Tim Politika Malang agar meminta tanda tangan RT, RW hingga kelurahan.

Setelah mendapat tanda tangan RT, RW hingga Lurah, tim Politika Malang kembali ke Dispendukcapil menyerahkan berkas. Nahasnya, ternyata berkas belum lengkap dan masih harus mengurus lagi untuk meminta surat pernyataan dari RT, RW dan Kelurahan sebelum kembali ke Kantor Dispendukcapil.

Menanggapi hal ini Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta maaf kepada masyarakat jika sektor layanan administrasi publik masih kurang memuaskan. Ia menjelaskan selama ini pemerintah terus melakukan perbaikan dalam sektor tersebut sebagai upaya menghadirkan layanan prima kepada masyarakat.

Terkait adanya calo dan masih ada pegawai yang menerima uang tip. Sutiaji membeberkan jika hal itu seharusnya tidak diperkenankan.

“Pertama saya terima kasih karena ada investigasi dari salah satu media terkait layanan publik, ini bentuk autokritik kepada pemerintah. Terkait adanya pegawai yang menerima tip hal itu tidak diperkenankan apalagi ini diberikan di depan dan diterima pula. Uang tip diberikan di akhir proses sebagai bentuk terima kasih saja tidak boleh apalagi ini diberikan di depan,” ujar Sutiaji.

Baca Juga :   Walikota Malang: Sampaikan Aspirasi Dengan Cara Yang Baik

Sutiaji menegaskan kepada publik agar tidak memberikan uang tip kepada para pegawai yang bergerak di sektor layanan publik karena hal itu melanggar aturan. “Kita perlu koreksi nanti kekurangan pelayanan di Dispendukcapil,” tandasnya.

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Eni Hari Sutiarni menegaskan jika aksi oknum pegawai menerima suap tidak dibenarkan. Ia mengaku akan mengusut tuntas masalah ini.

“Kalau layanan kita sudah ada di tiap kelurahan. Dan untuk uang tip sudah kami berikan imbauan agar tidak memberi kepada pegawai. Itu terjadi karena ada niat dan kesempatan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Choeroel Anwar mengaku sangat kaget dengan masih kasus uang tip dan lambannya proses administrasi. “Ini juga pembelajaran bagaimana nanti harus tegas ada pengumuman bahwa masyarakat dilarang memberi uang tip dan pegawai dilarang menerima. Apalagi diceritakan sampai menjanjikan beres ini kan tidak benar,” ungkapnya.

Leave a Reply