Cegah Pungli di Lingkungan Pendidikan

PolitikaMalang – Tim Saber Pungli mengajak Dinas Pendidikan dan Penegak Hukum untuk menghindari masyaralat masuk ke area yang melanggar hukum itu. Hal itu ditegaska dengan diadakannya sosialisasi pencegahan pungutan liar (pungli) yang di adakan di Hotel Savana, Selasa (7/11).

Asisten Administrasi Umum, Supranoto saat dalam membacakan sambutan Wali Kota Malang, H. Moch Anton, mengatakan praktik pungli di segala bidang termasuk dalam dunia pendidikan harus diberantas karena termasuk tindakan yang melawan aturan hukum.

Dalam lingkup pendidikan, kata Supranoto, pemerintah telah mengeluarkan aturan dan mekanisme yang jelas terkait pemungutan sumbangan biaya pendidikan. Namun, kondisi rawam pungli di lingkup pendidikan terjadi pada titik penambahan fasilitas, sarana dan prasarana.

“Pemerintah sangat paham semuanya itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi semuanya harus tetap memperhatikan koridor peraturan perundangan dan saat ini harus bergerak penuh kehati-hatian dan secermat mungkin,” kata Supranoto.

Dijelaskan, niat baik meningkatkan dunia pendidikan, tapi berlawanan dengan aturan hukum, akan rentan munculnya permasalahan di lain hari. Karena itu, yang saat ini harus dilakukan adalah merumuskan regulasi yang baik, sehingga keinginan untuk memperbaiki mutu pendidikan tidak berbenturan dengan praktik pungli.

“Perlu inovasi dalam dunia pendidikan agar kulaitasnya terus meningkat dengan baik,” tukasnya.

Atas nama Wali Kota, H. Moch Anton, Pemerintah Kota Malang, sangat mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pungli di bidang pendidikan dengan melibatkan Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah ini. Pasalnya, pemahaman tentang bentuk pungli dan akibat hukumnya, bisa mencegah semua pihak terhindar dari praktik tersebut.

“Semoga dengan upaya yang demikian dapat mewujudkan lingkungan pendidikan Kota Malang berkualitas,” tegasnya.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan sadar pungli dan agar masyarakat yang merupakan wali murid sekolah mengerti dan memahami tentang anggaran ataupun bantuan yang di berikan oleh pemerintah.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) Dr. Tongat, mengatakan bahwa, jika masyarakat masih belum memahami tentang pungli dan dari pihak sekolah yang juga menyalahgunakan anggaran ataupun meminta secara langsung kepada wali murid maka nantinya akan di tindak lanjuti.

“Hari ini yang kami lakukan dulu adalah mengedukasi bukan pencegahan . Melakukan preverensi agar tidak di lakukan oleh masyarakat” ujar Dr. Tongat.

Acara yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang turur menggandeng Kepolisian, Polda, Kejaksaan serta komite sekolah maupun kepala sekolah agar memahami tentang tindakan pungli.

Sejauh ini, di Kota Malang masih belum menemukan oknum yang menyalahgunakan ataupun modus untuk meminta anggaran ataupun menyalahgunakan bantuan anggaran dari pemerintah.

“Alhamdulillah sejauh ini dari beberapa sekolah negeri di Malang belum ada kasus tentang pungli, karena kami sudah di awasi langsung dari Dinas Pendidikan” ujar Kepala Sekolah SDN Mojolangu 5, Anik Musobikah.

Sampai sejauh ini belum adanya penindakan namun hanya pencegahan . Dengan adanya acara ini para kepsek di harapkan tidak lagi ragu-ragu . Dan mempunyai mekanisme sumber-sumber anggaran dari masyarakat.

“Persepsi dari regulasi masih belum jelas. Dan Pengawasan selama ini masih belum ada. Maka kami bekerja sama untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan pendidikan ini” ujar Kapolsek Klojen yang mewakili Kapolres Malang, Andi Yudha P.Siboro

Leave a Reply