Cegah Stunting, Kabupaten Malang Luncurkan Gerakan Bangun Jamban

PolitikaMalang – Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM didampingi istri, Hj. Anis Zaida melaunching Gerakan Serentak Bangun Jamban (Getak Baja) di Kantor Bupati Malang, Kota Kepanjen, Senin (21/10) pagi. Getak Baja digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sebagai langkah dan upaya menuju Kabupaten Malang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Guna Cegah Stunting. Launching ditandai dengan penekanan pada big screen oleh Pak Sanusi, sapaan akrab Bupati bersama istri serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan perwakilan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari atas panggung utama.

Dalam kesempatan ini, Bupati Malang menegaskan jika saat ini sudah berada pada penghujung periode RPJMN 2015-2019. Diakuinya terdapat indikator ingin dicapai yaitu Akses Universal Sanitasi atau 100% masyarakat mendapatkan akses sanitasi layak dan sehat. Sejalan dengan hal tersebut, kata Pak Sanusi, dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021, akses sanitasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan tiga strategi utama pembangunan Kabupaten Malang.

‘’Mengingat waktu semakin mendekati akhir tahun 2019, maka perhatian dan kinerja harus lebih dipacu agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga saat ini akses sanitasi di Kabupaten Malang telah mencapai 91,6%. Jika dibandingkan dengan angka nasional 77%, maka angka ini sudah cukup tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur yaitu 90,9%, maka Kabupaten Malang masih 0,7% lebih tinggi. Namun jika di ranking, maka posisi Kabupaten Malang berada di urutan  27 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur,” ujar Bupati Malang dalam sambutannya.

Tercatat, secara persentase capaian Kabupaten Malang memang sudah cukup tinggi. Jika dihitung lebih lanjut secara riil dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih dari 2,6 juta jiwa maka angka 8,4% masyarakat yang masih buang air besar sembarangan mencapai lebih dari 218 ribu orang. Sedangkan menurut website STBM-Indonesia, jumlah rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan (BABS) masih sangat besar yaitu 53.800 KK atau setara dengan jumlah seluruh penduduk di dua kecamatan besar seperti Kepanjen dan Dampit.

Baca Juga :   Pjs. Bupati Malang Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke 75 Jawa Timur

‘’Kondisi yang menjadi perhatian serius berhubungan dengan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan, Red) terdistribusi hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Malang. Hal ini terbukti dengan jumlah Desa Stop BABS/ODF yang terverifikasi baru mencapai 104 dari 390 Desa/Kelurahan, atau 26,7%. Berarti masih ada 286 Desa/Kelurahan yang masih memiliki risiko yang tinggi dari penularan penyakit berbasis lingkungan,” tambah Pak Sanusi.

Dengan menggunakan asumsi perhitungan biaya kasar, maka untuk memenuhi akses sanitasi sederhana sehat bagi 54 ribu keluarga tentu membutuhkan sumber pendanaan sangat besar. Terlebih sebagian besar masyarakat belum memiliki jamban keluarga sehat adalah masyarakat miskin. Tak salah, Bupati Malang memandang urusan pembangunan sanitasi tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah daerah dengan sumber APBD. Diperlukan partisipasi semua pihak bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Kabupaten Malang telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

‘’Gerakan Serentak Bangun Jamban adalah salah satu solusi alternatif yang merupakan implementasi dari amanat peraturan perundangan sekaligus untuk memacu percepatan pencapaian akses sanitasi 100% di Kabupaten Malang. Melalui gerakan ini, diharapkan mampu mendorong peran serta semua pihak untuk meningkatkan perhatian pada akses sanitasi dan menjadikan pembangunan sanitasi sebagai prioritas. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa/Lurah untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi. Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi 104 Kepala Desa dan Lurah serta pihak-pihak yang telah mendukung terwujudnya desa atau kelurahan bebas ODF di Kabupaten Malang. Semoga dalam tahun ini jumlah desa/kelurahan bebas ODF semakin meningkat dan memenuhi target,” pungkasnya. 

Leave a Reply