Copot Jabatan Kepala Sekolah, Bupati Malang Disomasi

PolitikaMalang – Melalui kuasa Hukumnya, mantan Kepala SMPN 4 Kepanjen, Drs. Suburiyanto,M.Si melayangkan surat Somasi ke Bupati Malang atas Penandatanganan Surat Keputusan (SK) pencopotan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (KS) dan menjadi guru biasa di SMPN 1 Kepanjen.

“Saya melakukan ini hanya untuk mencari keadilan saja,” ungkap Suburiyanto, saat menggelar jumpa pers di salah satu Rumah Makan di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Rabu (18/7).

Langkah ini, lanjut Suburiyanto, dilakukan agar Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mencabut dan membatalkan SK Pemberhentian Kepala Sekolah yang dilayangkan kepada dirinya pada tanggal 6 Juni 2018.

“SK yang bernomor 821.2/251/35.07.201/2018 saya terima pada tanggal 29 Juni 2018 lalu,” tegasnya.

Selama ini saya sudah berusaha sebaik mungkin melakukan 3 hal yang menjadi tugas Kepala Sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan, kedua mensejahterakan warga sekolah serta memajukan sekolah. Ketiganya sudah saya lakukan,” jelasnya

Sementara itu Advokat dan Konsultan Hukum Hamka,SH menyampaikan jika pihaknya telah melayangkan surat somasi bernomor:18/S/Ham-Ad/VIII perihal Somasi oleh kantor Advokat legal contsultan Hamka, SH Asosiates.” ini kami tujukan ke Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, karena dinilai tidak berdasar hukum yang sesuai dengan surat Keputusan yang dikeluarkannya sebagai kepala Sekolah SMPN 4 Kepanjen sampai masa tugas Tanggak 1 Juni 2020,”tegasnya

“Surat Somasi tersebut telah kami kirimkan ke Bupati dan diterima langsung oleh ajudan Bupati,” jelas Hamka.

“Jika dalam tenggang waktu 3(tiga) hari Bapak Bupati belum melakukan pencabutan surat Keputusan tersebut maka kami akan menempuh jalur Hukum dengan mengugat ke PTUN Surabaya,”tukasnya.

Dikatakan Hamka, SK Bupati tertanggal 6 Juni 2018 dianggap melanggar PP No.74 Tahun 2008 Tentang Guru, Khususnya pada Pasal 40 dan 41, serta juga melanggar Permendiknas No 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Baca Juga :   Wie man Spielautomaten-Spiele kostenlos spielt

“Karena jabatan klien saya sebagai Kepala SMPN 4 Kepanjen masih dua tahun lagi, namun malah diberhentikan tiba-tiba tanpa disertai alasannya,” tandasnya.

Terpisah Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menanggapi dingin apa yang dilakukan oleh Subur dan pengacaranya tersebut.

“Kami belum mendengar berita tersebut, tapi jika yang bersangkutan mau melakukan somasi itu haknya,” tegas Tridiyah singkat.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, Nurman Ramdhansyah, menyatakan keheranannya atas langkah yang dilakukan oleh mantan Kepala SMPN 4 Kepanjen.

“Apa yang mau di somasi? Sebab Kepala Sekolah adalah tugas tambahan, bukan jabatan struktural atau fungsional,” pungkasnya.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu.

Leave a Reply