Ini Posisi Penting Rekomendasi DPP Partai dalam Pilkada

PolitikaMalang – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang bakal digelar tahun depan. Namun, konstelasi politik jelang pilkada sudah mulai mencuat ke permukaan akhir-akhir ini. Salah satunya yakni pergerakan partai politik yang mulai membuka ruang komunikasi hingga pendaftaran calon yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tujuannya, adalah membangun koalisi permanen dan mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) untuk mendaftarkan calon di Pilkada Kota Malang.

Berkaitan dengan rekomendasi DPP Partai untuk calon yang akan maju dalam pilkada, menurut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang, hal itu merupakan syarat yang mutlak bagi partai atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan calonnya di pilkada. Tanpa adanya surat rekomendasi DPP, pihak KPU tidak bisa menerima pendaftaran calon tersebut dari partai politik.

“Kalau pilkada sebelumnya kan DPC yang memiliki ketentuan, namun untuk pilkada saat ini ada perubahan yakni partai yang mengajukan calon harus menyertakan surat rekomendasi dari DPP,” Kata Ketua KPUD Kota Malang, Zainuddin.

Surat rekomendasi dari DPP Partai lanjut Zainuddin harus terang dan menyertakan nama calon yang diusung secara resmi dari pimpinan pusat partai. Karenanya, menurut Zainuddin surat rekomendasi memiliki posisi yang penting bagi calon yang hendak mendaftar melalui jalur partai politik.

Dijelaskan pula, calon yang akan maju dalam pilkada bisa saja terganjal, manakala ia diusung oleh gabungan partai jika tidak ada rekomendasi dari partai yang berhak mengusung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Pilkada, partai yang memiliki kursi di parlemen yang berhak mengusung secara resmi calon untuk maju di pilkada.

“Syarat mengajukan calon di pilkada adalah 20 persen suara di parlemen atau setara dengan 9 kursi bagi partai ataupun gabungan partai. Di Kota Malang hanya PDI Perjuangan yang bisa mengajukan sendiri. Misalnya ada gabungan partai politik ingin ajukan calon, misalnya  partai A memiliki 6 kursi dan Partai B memiliki 3 kursi, maka salah satu syarat pendaftaran terpenuhi, namun jika waktu mendaftar ternyata partai B tidak memiliki rekomendasi dari DPP Partai-nya, maka meskipun sudah masuk syarat 9 kursi, namun kita bisa tangguhkan sambil menunggu rekomendasi partai,” bebernya.

Baca Juga :   SANTORINI Accompanying Articles

Selain syarat 20 persen suara parlemen, ada juga syarat lain untuk mengajukan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen harus mendapatkan  jumlah suara sah sebanyak 25 persen pada ajang Pemilihan Legislatif pada periode lalu. Namun, menurut Zainuddin syarat ini cukup berat, sebab partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi suara sedkitnya 79 ribu di Kota Malang pada saat Pileg periode lalu.

“Kita sudah sering melakukan simulasi dan syarat ini sangat sulit sekali, kemungkinan kebanyakan partai akan menggunakan syarat 20 persen parlemen,” tandasnya.

Leave a Reply