Jadi Saksi, Anton Tak Tahu Istilah “Pokir” Karena Baru Awal Menjabat

PolitikaMalang – Persidangan mantan ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono memasuki babak baru. Kali ini sidang tersebut menghadirkan orang nomor satu di kota Malang yaitu Walikota (non aktif) Mochamad Anton. Setelah dua kali absen dalam sidang karena alasan sakit, Anton akhirnya hadir sebagai saksi dalam sidang terhadap terdakwa M. Arief Wicaksono di Pengadilan Tipikor Surabaya, Sidoarjo, Selasa (24/4). 

Seperti dikutip dari Radar Malang, Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakan dugaan suap senilai Rp 700 juta untuk memuluskan APBD-Perubahan (APBD-P) Kota Malang 2015 dan proyek Jembatan Kedungkandang. Di hadapan majelis hakim yang diketuai HR Unggul, Anton menyampaikan pertemuan di ruang kerja Arief yang kala itu sebagai ketua DPRD Kota Malang. Dalam pertemuan singkat sesaat sebelum sidang penyampaian pandangan APBD-P di gedung dewan, Anton mengaku ditanya Arief mengenai uang suap.

”Pak Wali masak hari raya gak ada THR (tunjangan hari raya)?” kata Anton menirukan ucapan Arief kala itu.

Menurut dia, saat itu sudah ada banyak ketua-ketua fraksi dan pimpinan dewan yang berkumpul di dalam ruangan. Sementara dari pihak eksekutif yang ada dalam pertemuan itu, selain dirinya, ada Sekkota Cipto Wiyono dan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji. 

“Saya jawab, langsung ke Pak Sekda saja. Saya gak tahu maksudnya karena baru awal-awal menjabat,” ujarnya.

Beberapa waktu kemudian, Sekkota Cipto, menurut Anton, pernah mengirimi pesan singkat berisi ungkapan kekesalannya terhadap para anggota dewan. Cipto kesal karena diminta uang pokok pikiran (pokir) oleh anggota dewan. Dalam pemahaman Anton, uang pokir berarti suap yang harus diberikan supaya pembahasan APBD-P dengan dewan berjalan lancar tanpa interupsi. 

“Dia (Arief) SMS jengkel karena arek-arek (para anggota dewan) menanyakan terus masalah dana pokir,” ucapnya.

Baca Juga :   Sidak Proyek Kayutangan Heritage, Walikota Malang Minta Kemudahan Akses Warga

Setelah itu, Anton kemudian meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Pembangunan Jarot Edy Sulistyono menghadap ke ruangannya di Balai Kota Malang. 

“Saya tanya Jarot, uang pokir ini maksudnya apa? Jarot bilang, terdakwa Arief minta Rp 900 juta untuk dewan,” ungkapnya.

Sementara itu, di hari yang sama, Moch Anton, juga menjadi saksi terdakwa Direktur Utama PT Enfys Nusantara Karya (ENK) Hendrawan Maruzzaman dalam sidang berbeda. Hendrawan masuk dalam pusaran dugaan korupsi karena disangka menyuap Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono senilai Rp 200 juta. Uang pelicin itu untuk memuluskan dapat proyek Jembatan Kedungkandang.

Dalam kesaksiannya, Anton mengaku pernah bertemu terdakwa Hendrawan. Pimpinan perusahaan calon rekanan proyek Jembatan Kedungkandang itu datang ke ruang dinasnya di Balai Kota Malang. Menurut dia, kehadiran Hendrawan hanya untuk memperkenalkan diri tanpa membahas proyek jembatan. Anton mengaku tidak akan membuka lelang proyek Kedungkandang karena masih bermasalah dengan hukum.

Menurut Anton, desakan agar pembangunan jembatan Kedungkandang datang dari Ketua dan para anggota DPRD Kota Malang. Sekkota kala itu, Cipto Wiyono juga meyakinkan bahwa pembangunan jembatan Kedungkandang juga tidak akan bermasalah secara hukum jika dilanjutkan. Proyek itu akhirnya dianggarkan dalam APBD 2016 senilai Rp 95 miliar.

Leave a Reply