Jadi Saksi Kasus Suap, Arif Wicaksono Bicara ‘Blak-Blakan”

PolitikaMalang – Sidang kasus suap APBD-Perubahan dengan terdakwa 18 mantan anggota DPRD Kota Malang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, Rabu (26/9). Pada sidang kali ini, Mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggeber beberapa pertanyaan untuk saksi Arif Wicaksono, mulai dari tugas pokok fungsi anggota legislatif, rencana pembicaraan uang suap atau uang pokok pikiran hingga alur uang itu dibagikan kepada anggota dewan.

Bukan itu saja, JPU juga memutar percakapan rekaman antara Arif Wicaksono dengan beberapa anggota dewan lainnya. Dalam kesempatan itu, Arief mengatakan, jika istilah uang pokir itu tidak benar adanya.

Ia menjelaskan, sedari awal, beberapa ketua fraksi DPRD Kota Malang sepakat meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Mantan Wali Kota Malang, H. Moch Anton.

“Karena banyak desakan dari konstituen jelang hari raya, kita mencoba inisiatif meminta THR kepada pak wali (Anton),” kata Arief Wicaksono

Alasan Arief Wicaksono dan beberapa ketua fraksi meminta uang THR kepada Anton, dikarenakan mantan wali kota adalah sosok yang kaya raya dan kerap kali memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat.

“Kita minta THR itu untuk konstituen kami karena jelang hari raya, tidak ada kaitan dengan pembahasan APBD-P sebenarnya. Saya sendiri juga tidak tahu istilah uang pokir itu dari mana,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, saat jelang sidang Paripurna pada bulan Juli tahun 2015 terdapat pertemuan singkat di ruang kerja ketua dewan. Arif mengaku di ruangan itu ada beberapa ketua fraksi dan anggota dewan seperti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi dan beberapa anggota dewan lain, termasuk juga Mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono dan Moch. Anton.

Baca Juga :   How Might Web based Cellular phone Advanced online casino As well as Port Recreation Affect Our Life?

“Yang tidak ada disana adalah ketua fraksi yang wanita (Ya’qud Ananda Gudban dan Heri Puji Utami),” tukasnya.

Dari pertemuan itulah, disepakati oleh Anton dan Cipto Wiyono untuk memberikan uang THR kepada anggota dewan jelang hari raya idul fitri yang kemudian diketahui jumlahnya Rp 700 juta. JPU terus mengejar pernyataan Arief Wicaksono, soal siapa saja yang menerima uang.

Arief menegaskan, jika ia tidak membagi kepada satu persatu kepada ketua fraksi atau anggota dewan. Ketika, uang Rp 700 juta itu sampai di rumah dinas, ia lantas menghitung jumlah untuk para anggota dan ketua fraksi. Setiap anggota mendapatkan Rp 12,5 juta dan ketua fraksi Rp 15 juta, para ketua fraksi atau anggota dewan datang untuk mengambil uang tersebut.

“Waktu itu ketua fraksi saya tidak melihat Mbak Nanda (Ya’qud Ananda Gudban), karena fraksi Hanura – PKS yang ambil bagiannya adalah Afdhal Fauza,” ungkapnya.

Arif Wicaksono dalam keterangannya juga menyebut, jika sosok Ya’qud Ananda Gudban selama ini tidak pernah meminta uang THR dan sejenisnya selama menjabat sebagai anggota dewan. “Mbak ini tidak pernah sekalipun minta uang seperti itu dan saya sendiri tidak pernah memberikan uang kepada Mbak Nanda, karena Mbak Nanda ini orang kaya, jadi memang tidak pernah ada minta uang pokir atau sejenisnya itu,” tegasnya.

Bahkan, ketika di tanya penasehat hukum Ya’qud Ananda Gudban, Arief mengaku jika sosok Nanda sangat memiliki integritas yang tinggi dan kerap dimintai pendapat oleh beberapa ketua fraksi lainnya.

“Mbak Nanda ini sering kita mintai saran dan masukan soal beberapa hal termasuk dasar hukum dan segala macam, karena beliau memang Ketua Banleg,” ucapnya.

Baca Juga :   The Surface Associated with Making a request Exist Physical activities Probabilities Any time Introducing Your Rugger Promise Online

Arif Wicaksono juga sempat beradu argumen dengan JPU terkait beberapa rekaman dan bukti pesan singkat yang dibeber. Arif menjelaskan, jika apa yang ada dalam telepon dan pesan singkat tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi.

Leave a Reply