Kabupaten Malang Tanpa Wakil Bupati?

Politikamalang – Hiruk pikuk siapa bakal calon Bupati Malang pada Pilkada Tahun 2020 mendatang sudah ramai dibicarakan jauh-jauh hari. Sejumlah nama dari HM Sanusi, Ali Ahmad, Sri Untari, Krisdayanti hingga politisi senior Geng Wahyudi dan beberapa nama lainnya, sudah digadang masuk dalam jajaran bursa calon pemimpin di Pemerintah Kabupaten Malang masa mendatang.

Akan tetapi, saat Pemerintah Kabupaten Malang masih menyisakan sedikit masalah, utamanya terkait siapa pengisi jabatan Wakil Bupati Malang hingga akhir periode pada tahun 2020 mendatang. Usai, Mantan Bupati Malang, Rendra Kresna, menjadi terpidana kasus korupsi, maka sontak Wakil Bupati yang juga Plt Bupati Malang, HM Sanusi, bakal naik jabatan dan dilantik sebagai bupati definitif.

Sayangnya, pembahasan mengenai siapa sosok wakil bupati pengganti HM Sanusi, hingga kini masih belum masih mengerucutkan nama pasti. Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh, mengatakan, jika posisi wakil bupati merupakan jatah dari partainya.

Hal ini dilandaskan atas beberapa hal dan salah satunya yakni NasDem merupakan partai pengusung pasangan Rendra Kresna – HM Sanusi di Pikada periode lalu. “Di awal memang Pak Rendra berangkat dari Golkar, lalu di pertengahan beliau pindah ke NasDem dan di PKB ada Pak Sanusi, sehingga jelas posisi wakil bupati merupakan jatah partai kami,” kata Dewanata beberapa waktu lalu.

Sempat muncul berbagai nama yang digadang akan mengisi posisi Wakil Bupati Malang, diantaranya yakni Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Malang, Choirul Anam, Politisi Senior NasDem, Geng Wahyudi, hingga nama Dirut Jasa Yasa, Ahmad Faiz Wildan. Namun, lagi-lagi hingga penghujung bulan Juli, perkembangan pembahasan siapa sosok Wakil Bupati Malang belum mengerucut nama.

Baca Juga :   Sambangi Ngajum, Bu Nyai Paparkan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemkab Malang Terancam Tanpa Wakil Bupati

Pemerintah Kabupaten Malang terancam tanpa sosok Wakil Bupati. Pasalnya, jika partai pengusung tak segera menyetorkan nama, maka posisi ini tidak akan terisi hingga tahun 2020 mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, mengatakan, jika pihaknya sudah menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pengangkatan HM Sanusi sebagai Bupati Definitif.

Dalam waktu yang mepet ini, kata Hari Sasongko, pihak DPRD masih menunggu dari partai pengusung untuk nengajukan sebuah nama agar bisa diproses oleh para legislator. Ia menjelaskan, padatnya agenda Dewan ditambah dengan adanya pelantikan anggota DPRD terpilih, menjadikan suasana makin rumit.

Pertama, pada tanggal 30 Agustus mendatang dipastikan para anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih akan dilantik. Kedua, usai dilantik para anggota dewan akan menunjuk pimpinan sementara untuk memilih pimpinan dewan definitif ditambah dengan pembahasan tata tertib serta pengisian fungsionaris di DPRD Kabupaten Malang.

“Proses itu minimal memakan waktu satu bulan. Karena jika pimpinan dewan belum definitif maka, Wakil Bupati tidak bisa ditunjuk atau disetujui,” kata Hari Sasongko.

Namun, jika pada Agustus partai pengusung sudah mengajukan nama, dan kemudian diserahkan kepada Bupati Definitif lalu diteruskan kepada DPRD Kabupaten Malang, kesempatan ada posisi wakil bupati masih terbuka. “Tapi jika molor sampai September, sudah tidak bisa lagi diproses, karena dewan masih harus menyusun tatin dan membentuk pimpinan DPRD secara definitif. Artinya, jika Agustus tidak ada pengajuan nama bisa dipastikan posisi wabup kosong,” urainya.

Pakar: Kabupaten Malang Butuh Sosok Wabup

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) Dr. Sulardi, menyebut jika Pemkab Malang butuh sosok Wakil Bupati.

Baca Juga :   Pjs. Bupati Malang Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke 75 Jawa Timur

Ada berbagai alasan termasuk salah satunya adalah luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 Kecamatan. Menurutnya, Bupati Malang harus memiliki pendamping untuk menjalankan roda pemerintahan meski hanya tinggal kurang dua tahun masa jabatan.

“Secara aturan main ya harus ada wakil untuk menata Kabupaten Malang, karena wilayahnya sangat luas ada 33 Kecamatan,” kata Sulardi.

Sosok Wakil Bupati, lanjut Sulardi juga diperlukan untuk meringankan beban tanggungjawab yang di emban oleh Bupati Malang. “Harus ada Wabup tapi jika masa jabatan wakil bupati itu masih tersisa 18 bulan atau lebih bisa dilakukan, namun kalau kurang dari 18 bulan, maka secara otomatis pengisian itu tidak bisa dilakukan,” tandasnya.

Leave a Reply