KAHMI Gelar Seminar Nasional Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum untuk Bangsa

PolitikaMalang – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar silaturrahmi dan seminar nasional Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum di Guest House Universitas Brawijaya (UB), Sabtu (26/1/2019).

Seminar Nasional ini dibuka langsung oleh Rektor UB Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani A.R., M.S.

Dengan mengusung tema “mewujudkan hukum nasional yang religius dan berkeadilan sosial”, KAHMI menghadirkan Prof. Dr Bagir Manan, S.H MCL, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001—2008 sebagai keynote speaker.

Dalam sambutannya, Ketua panitia seminar, Setyo Widagdo mengharapkan pertemuan guru besar dan doktor ini bisa menghasilkan hukum nasional yang religius, seperti tema yang mereka bawakan.

“Sesuai tema, Dengan berkumpulnya para guru besar dan doktor di tempat ini, semoga kami bisa menghasilkan hukum yang religius dan berkeadilan sosial,” kata dia

Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Hukum (FH) UB Dr. Rachmad Syafa’at, SH., M.Si menyatakan bahwa selama ini nampaknya Indonesia belum berdaulat atas energi dan tambang.

“Padahal kita ini kan bocoran surga, rakyatnya kok banyak yang miskin. Berarti ada yang salah dalam tata kelola. Terutama fokusnya di migas, mineral, batubara,” ungkapnya.

Lebih spesifik, Rachmad mencontohkan freeport. Saat ini freeport itu hasilnya dalam satu tahun ialah Rp 300 triliun. Sementara negara hanya mendapatkan Rp 12 triliun.

“Itu kan tata kelola yang salah. 12 triliun itu plus konflik sosial plus limbah,” tandasnya.

Lantas bagaimana dengan pemerintah yang kini menguasai 51 persen saham freeport? Rachmad menyatakan bahwa itu masih hoax.

“51 persen masih hoax. Kita nggak tahu. Siapa yang tahu nanti dalam pelaksanaannya?
Kita lihat sekarang 51 persen itu siapa yang pegang saham? Ga ada keterbukaan,” paparnya.

Baca Juga :   How Might Web based Cellular phone Advanced online casino As well as Port Recreation Affect Our Life?

Lebih lanjut Rachmad menyatakan bahwa 51 persen itu memang kemajuan. Akan tetapi bagaimana jika 51 persen itu ternyata diberikan kepada pihak lain?

“Oleh karena itu Indonesia ke depan harus berdaulat atas tata kelola itu,” tegasnya.

Bagaimana pembagiannya? Menurut Rachmad, investasi asing seharusnya tidak boleh lebih tinggi daripada negara. Idealnya untuk asing adalah 25 persen. Sementara yang 75 persen untuk negara.

Follow up dalam diskusi tersebut akan ditindaklanjuti dan dikirim ke pemerintah dan DPR.

“Dengan berkumpulnya para cendekia ini, semoga hasilnya bisa menjawab persoalan bangsa yang saat ini terjadi,” pungkas Dekan Fakultas Hukum (FH UB) ini.(*)

Pewarta : Djoko Winahyu

Leave a Reply