Hadirkan Mahfud MD, KAHMI Rayon UB Gelar Halabihalal dan Dialog Kebangsaan

Politikamalang – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon UB menggelar halalbihalal bersama dan dialog kebangsaan , Minggu (30/06/2019) di Malang.

Acara akbar ini dikemas dengan menghadirkan tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Pakar MN KAHMI, Mahfud MD; Presidium MN KAHMI, Siti Zuhro; serta KAHMI FEB UB, Prof Munawar.

Dalam sesi dialog Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan semua tahapan dalam Pilpres 2019 telah rampung dilaksanakan. Saat ini proses Pilpres 2019 hanyalah tinggal menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Mahfud mengatakan agenda tersebut hanyalah agenda prosedural, sehingga tidak perlu ada pihak yang berpandangan lebih dari prosedural tersebut. Ia mengatakan tidak ada masalah-masalah yang sifatnya substansi yang dipertentangkan.

“Itu sudah sesuai tata hukum kita, presiden terpilih itu ditetapkan oleh KPU RI,” kata Mahfud, Minggu (30/6/2019).dicara Halal Bihalal Majelis rayon KAHMI UB 1440 hijriah dan dialok Kebangsaan.

Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih haruslah diakui oleh semua warga negara. Terlebih pemimpin yang terpilih itu lahir dari pemilu yang sah penyelenggaraannya.

“Pemilu adalah proses memilih pemimpin yang harus ditaati dan didukung bersama. Kalau sudah memilih dan kalah maka ikutilah yang menang. Itu sudah diatur di konstitusi,” ujar Mahfud MD.

Pakar Hukum tata negara ini mengakui pemimpin yang dipilih rakyat adalah satu-satunya jalan yang harus ditaati setiap warga negara. Menurutnya tak ada lagi alasan untuk tidak mau menaati, dan mengakui Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih.

“Sikap seperti itu (tak mengakui Presiden dan Wakil Presiden terpilih) adalah pelanggaran hukum. Itu sudah diatur dalam konstitusi,” urai Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Baca Juga :   Poker, IT, Alcohol-based drinks Challenges Filled With Japan

Selain itu, Mahfud juga menilai perlu ada kajian ulang tentang sistem proporsional terbuka pada pemilihan legislatif (pileg) saat ini. Sebab, sistem ini rentan menimbulkan masalah di lapangan, sehingga ia menyarankan pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

“Sistem proporsional terbuka ternyata di lapangan menimbulkan masalah. Orang yang populer tapi tidak punya ideologi yang sesuai dengan partai bisa jadi. Bahkan partai-partai sengaja merekrut artis,” tambahnya.

Ia menilai ada dua sisi positif-negatif dari kedua sistem
proporsional tertutup atau terbuka. Ia menjelaskan kalau dengan proporsional tertutup, suap menyuap itu biasanya dilakukan secara borongan dari orang kepada pimpinan partai.

Tapi kalau dengan sistem proporsional terbuka suap menyuap itu bisa dilakukan secara eceran, ke tukang-tukang terima uang di tingkat bawah.

“Untuk mencegah sisi negatif perlu adanya perumusan. KAHMI akan mempelopori itu. Kita akan buat tim, buat naskah akademik kemudian disampaikan kepada pemerintah bahwa ini yang bagus untuk pileg yang akan datang,” tambah Mahfud.

Mahfud MD berharap paska putusan MK, masyarakat Indonesia kembali bersatu padu kembali. Masyarakat pun diminta tak terpecah belah paska penyelenggaraan Pilpres 2019.

“Tidak ada lagi musuh. Sejatinya pemilu bukan membangun musuh tetapi mencari pemimpin yang terpilih bersama melalui pemilu. Di dalam politik Indonesia, itu rekonsiliasi selalu terjadi,” pungkas Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan, Mohammad Khusaini mengatakan, halal bihalal kami ini memang memiliki peran strategis karena memang event nya kebetulan setelah pilpres. Sebagai kader KAHMI dan HMI, momen ini bisa menjadi media untuk rekonsiliasi anak bangsa sehingga ke depan semua anak bangsa bisa berkontribusi positif bagi masa depan indonesia.

Terkait dengan usulan tentang sistem proporsional tertutup seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD itu memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing jadi kalau kita kembali sistem yang lama semua pilihan kepala daerah itu diberikan kepada DPRD memang ruang lingkup untuk melakukan peluang korupsi terbatas pada anggota itu saja.

Baca Juga :   Popularity Regarding Android Game titles Throughout That Smartphone App Market

“Kalau sistem proporsional terbuka memang di satu sisi demokrasi kita semakin maju tapi di sisi lain di kos dari politik ini semakin besar,” pungkasnya.

Pewarta : Djoko Winahyu

Leave a Reply