Ketua DPRD: Kota Malang Butuh Perda CSR

PolitikaMalang – Upaya pembangunan di Kota Malang dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Malang. Tercatat beberapa taman berhasil di renovasi berkat dana sosial dari perusahaan tersebut.

Sebut saja Alun-Alun Malang, Hutan Kota Malabar, Taman Merjosari, pedestrian Jalan Ijen dan sebagainya, nampak indah berkat bantuan dana CSR yang aktif digali oleh Pemkot Malang.

Namun, apa yang dilakukan oleh Pemkot Malang dalam meraih dana CSR saja tidak cukup. Aturan main dalam bentuk perundang-undangan sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menggunakan dana CSR itu.

Pasalnya, selama ini mekanisme pengawasan akan dana CSR tidak memiliki aturan hukum yang tertuang dalam bentuk Perda. Ditakutkan, jika tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa pengawasan dari legislatif, pembangunan tidak sesuai dengan harapan publik.

Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, menilai, dengan banyaknya CSR yang masuk ke Kota Malang maka diperlukan adanya suatu aturan dalam bentuk Perda yang memberi payung hukum mekanisme masuk dan digunakan, serta pengawasan dana CSR.

“Jujur saja selama ini dewan kesulitan dalam memantau dana CSR karena tidak ada aturannya,” kata Abdul Hakim

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi poin penting kenapa perlu ada Perda CSR adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Dengan begitu, skema pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi legislatif bisa berjalan dengan baik.

“Tanpa adanya aturan hukum pantauan CSR selama ini tidak bisa maksimal,” tukasnya.

Ia mencontohkan, pada saat Alun-alun Kota Malang akan dibangun dengan dana CSR. Kala itu terjadi kesalahpahaman antara DPRD Kota Malang dengan para tokoh agama. Dana CSR dari Bank BRI untuk Alun-alun Kota Malang ternyata memiliki klausul adanya pembangunan ATM Drive Thru di dalam kawasan area publik itu.

Baca Juga :   Sidak Proyek Kayutangan Heritage, Walikota Malang Minta Kemudahan Akses Warga

Padahal, dalam aturan dijelaskan jika area Alun-alun Malang tidak boleh digunakan sebagai sarana komersial termasuk pembangunam Drive Thru di dalamnya. Tidak adanya transparansi dari Pemkot Malang itulah yang menyebabkan, adanya kesalahpahaman dengan para tokoh agama, karena dewan sempat dianggap menghambat pembangunan Alun-alun.

“Dulu memang sampai Komisi C hearing dengan ulama karena dianggap menghalangi pembangunan Alun-alun padahal sesungguhnya bukan itu maksudnya. Karena aturan tidak memperbolehkan adanya drive thru disana,” bebernya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan jika Perda CSR di Kota Malang sedang dalam tahap proses. Ia berharap dengan adanya payung hukum itu nantinya, pemberian dana CSR bisa dipantau dengan baik oleh legislatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dewan dalam hal ini adalah pengawasan.

Leave a Reply