Khawatir Dampak Sosial Ekonomi, Bupati Berharap Kabupaten Malang Tunda PSBB

PolitikaMalang – Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M menyatakan Pemerintah Kabupaten Malang masih dalam pembahasan dan mempertimbangkan terkait rencana usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya ke Kementerian Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati Malang saat ditemui awak media usai mengikuti Video Conference bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa dari Peringgitan Kabupaten Malang, Rabu (6/5) siang.

Dijelaskan Abah Sanusi, jika nanti perkembangan jumlah pasien postif Covid-19 itu tidak melonjak, dimungkinkan Kabupaten Malang akan menunda rencana PSBB. Tepatnya, selama perkembangan kondisi di Kabupaten Malang terkait penanganan Covid-19 itu tidak memenuhi dan urgent. Disisi lain, kata Abah Sanusi, karena jika diterapkan PSSB akan banyak dampak sosial maupun ekonomi bergejolak di masyarakat. Pemkab Malang cenderung lebih akan membentuk rumah sakit darurat Covid-19 yaitu di Rusunawa ASN di Kepanjen.

‘’Kalau penerapan physical distancing ini lebih efektif maka Kabupaten Malang tidak akan putuskan PSBB. Sehingga PSBB ini memang tidak diperlukan. PSBB ini diterapkan kan untuk menghambat dan menurunkan perkembangan Covid-19. Sehingga orang yang positif Covid-19 akan dirawat sampai sembuh, ditangani dan dibiayai Kabupaten Malang. Saat ini, di Kabupaten Malang tercatat 38 orang yang positif Covid-19, dan yang sudah sembuh 14 orang. Kalau berhasil sembuh semua, ya tidak perlu PSBB,” jelas Bupati.

Hal itu diyakini Abah Sanusi, jika masyarakat Kabupaten Malang patuh dengan tidak mudik atau berpergian, dan tidak ada orang baru yang masuk. Selama ini, posko desa atau safe house di tiap desa juga mendapat bantuan dari Pemkab Malang alat dan diterapkan rapid test. Serta, pemerintah juga menyiapkan petugas untuk berjaga dan memeriksa masyarakat yang dicurigai berpotensi positif. Dalam test ini, kalau hasilnya reaktif, maka langsung dibawa ke rusunawa, tidak boleh menolak. Jika menolak, tegasnya, orang bersangkutan akan dijemput oleh kepolisian dan TNI.

Baca Juga :   Perkuat Ideologi, Gus Ali Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

‘’Makanya, saya lebih banyak memikirkan tentang dampak sosial dan ekonomi karena penduduk Kabupaten Malang ini jumlahnya 3 juta, lebih banyak dibandingkan Kota Malang dan Kota Batu. Jika Kota Malang dan Batu mengajukan, kalau diterima PSBB maka berikutnya Kabupaten Malang akan mengevaluasi. Kalau perkembangannya sudah tidak ada dan bisa diturunkan, maka Kabupaten Malang tidak perlu PSBB, dipastikan tidak perlu PSBB. Semuanya kebijakan pusat. Pemkab Malang juga masih pendalaman dan pencermatan tentang semua akibat dari PSBB,” jelasnya lagi.

Bupati menuturkan, walaupun sebelumnya tiga kepala daerah di Malang Raya sepakat mengajukan PSBB untuk Malang raya, dirinya sangat hati-hati karena penduduk Kabupaten Malang sangat banyak dan komplek. Kalau kota Malang dan Batu, diakuinya penduduknya sedikit dibandingkan Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang terluas dengan 33 kecamatan dan 390 desa-kelurahan, dengan total luas digambarkan mulai Lumajang sampai Kediri. Disisi lain, Abah Sanusi menegaskan, Pemkab Malang sudah memproyeksikan akan memberikan bantuan kepada 520 ribu KK nanti di bulan Mei ini.

‘’Nanti dampak sosial dan ekonominya dari PSBB ini bagaimana? Itu yang saya pikirkan. PSBB itu kepentingannya Covid-19, itu saja. Kalau kita bisa menyelamatkan yang kena Covid-19 kemudian selamat semua, maka tidak perlu PSBB. Makanya dari segi medis akan kami tingkatkan. Namun bantuan akan tetap diberikan. Semua komponen masyarakat, guru TK, guru honorer, non PNS dan selain orang yang bercukupan. Sedang dibahas, rencananya setiap KK ini diberikan sembako berupa beras sebanyak 20 kg per bulan, sehingga disiapkan 1.040 ton beras. Bantuan ini akan diberikan atau di dropping oleh TNI-Polri,” pungkas Bupati. 

Leave a Reply