KPK Dinilai Salahi Prosedur Saat Tetapkan ER Sebagai Tersangka

PolitikaMalang – Wali Kota Batu non-aktif, Eddy Rumpoko melakukan ‘perlawanan’ atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap proyek meubeler.

Eddy Rumpoko menempuh mekanisme hukum melalui praperadilan dengan tujuan membatalkan penetapan tersangka yang telah disematkan oleh lembaga anti rasuah itu kepadanya.

Sidang praperadilan perkara Eddy Rumpoko kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan hakim tunggal R. Ilim Nurohim pada Kamis (16/11). Dua penyidik KPK masing-masing Harun Al Rasyid dan Andreas dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut. Keduanya mengaku melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Eddy Rumpoko pada Minggu (17/9) sekitar pukul 15.00 WIB.

Sedangkan penetapan tersangka pria yang akrab disapa ER itu dilakukan pada pukul 13.00 WIB melalui sprindik nomor 91/01/09/2017 dan disampaikan langsung oleh pimpinan KPK Laode M Syarif didampingi Humas KPK, Febri Diansyah.

Dua fakta itu membuat kuasa hukum ER, Agus Dwi Sasono dari kantor hukum IHZA and IHZA Law Firm itu mengungkapkan ada kesalahan prosedur dalam penetapan  kliennya sebagai tersangka KPK. Di hadapan hakim, Agus mengemukakan jika penetapan ER sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu dan hal itu dianggap tidak lazimnya penetapan tersangka.

“Fakta persidangan hari ini menunjukkan bahwa pemohon (Eddy Rumpoko) ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian didalami dan dilakukan gelar perkara. Ini fatal. Padahal semua tahu, penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin, karena menyangkut nasib dan hak asasi manusia,” ungkap kuasa hukum pemohon, Agus Dwi Warsono sebagaimana dikutip dari Republika.

Fakta lain yang diungkap oleh kuasa hukum adalah mengenai proses suap. Pada saat OTT, menurut Agus, kliennya sedang berada di kamar mandi rumah dinas wali kota, sedangkan pengusahan Filipus Jap yang diduga membawa uang suap Rp 200 juta sedang berada di teras luar.

Baca Juga :   Wie man Spielautomaten-Spiele kostenlos spielt

Sehingga, terungkap fakta bahwa barang bukti uang Rp 200 juta yang didalilkan sebagai uang suap untuk Eddy Rumpoko disita dari pengusaha Filipus Jap, yang menjadi tersangka penyuap bukannya langsung dari tangan Eddy Rumpoko. Fakta ini yang dipertanyakan oleh kuasa hukum terkait dengan maksud OTT sehingga menyebabkan ER ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat itu Filipus Jap bertamu ke rumah dinas wali kota, masih duduk di teras luar, pemohon sedang di dalam rumah, mandi. Tiba-tiba datang KPK dilakukan OTT. Proses ini juga menjadi concern kami dalam mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi sekarang terungkap, bahwa pemohon ditetapkan tersangka lebih dulu, baru dilakukan gelar perkara,” kata Dwi.

Hal lain yang dibeber kuasa hukum di persidangan adalah KPK dianggap mengejar batas waktu 1X24 jam, karenanya kuasa hukum menduga jika lembaga anti rasuah itu menetapkan ER sebagai tersangka demi mengejar waktu. Penetapan ER sebagai tersangka dilakukan tanpa adanya gelar perkara.

“Ini kan namanya abuse of power. Saya yakin Hakim melihat ini sebagai fakta dalam mengambil keputusan nanti,” tandasnya.

KPK Sebut PN Jaksel Tak Miliki Kompetensi

Sementara itu dalam sidang sebelumnya pada Rabu (15/11) Tim Biro Hukum KOK yang diwakili oleh Efi Laila Kholis menyatakan jika PN Jaksel tidak memiliki kompetensi memeriksa permohonan praperadilan Eddy Rumpoko. Selain itu KPK juga menegaskan jika perkara pokok pidana korupsi yang melibatkan Filipus Djap sebagai pemberi suap telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada 8 November 2017.

“Proses penanganan pokok perkara atas nama pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan pemohon haruslah dinyatakan gugur,” jelasnya.

OTT, kata Efi, juga bukan termasuk ruang lingkup praperadilan. Praperadilan hanya memeriksa mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Baca Juga :   Wie man Spielautomaten-Spiele kostenlos spielt

Hal itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

KPK juga meminta hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko. “Termohon memohon hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan dengan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon sah,” jelasnya.

Praktisi Hukum Nilai KPK Langgar SOP

Sementara itu, Praktisi Hukum dari Kantor Advokat Togar M Nero, Ridwan Parapat, menilai jika gelar perkara yang dilakukan pasca penetapan tersangka adalah hal yang melanggar SOP KPK itu sendiri.

Dalam Pasal 57 ayat 2 sampai ayat 5 SOP KPK disebutkan adanya kewajiban gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan orang yang di OTT sebagai tersangka.

“Gelar Perkara yang dilakukan setelah penetapan tersangka jelas melanggar SOP mereka (KPK), dan dalam hukum formil hal itu tidak sah,” tegas Ridwan Parapat sebagaimana dikutip dari Times Indonesia

Leave a Reply