KPK Resmi Umumkan 19 Tersangka Baru, Nama Dua Calon Walikota Malang Disebut

Politika Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Malang, Mochammad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang, Rabu (21/3/2018).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengungkapkan 18 orang anggota DPRD Kota Malang tersebut antara lain, Suprapto, HM Zainuddin, Sahraei, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyawati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heru Pudji Utami, Hery Subianto, Yaqud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, dan Abdul Rachman.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 orang tersangka,” kata Basaria di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

KPK menduga Anton selaku Wali Kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. Sementara, 18 anggota DPRD Malang sebagai pihak penerima.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pemulusan APBD-P Pemkot Malang yang menjerat Ketua DPRD Malang, M Arief Wicaksono. Arief diduga menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemkot tahun 2015.

Atas perbuatannya, Anton disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga :   Mutasi Besar Diawal Tahun, Sutiaji Lantik 31 Pejabat di Pemkot Malang

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Malang Muhammad Ali Safa’at menyarankan agar para wakil rakyat di Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sudah diberi contoh oleh mantan Ketua DPRD yang lama, Arief Wicaksono.

Partai politik juga diminta proaktif untuk segera melakukan pergantian melalui proses pengganti antar-waktu (PAW) agar kegiatan (kinerja) dewan tidak terganggu.

“Selama menjalani proses hukum sebelum inkracht kan ada proses pemeriksaan dan persidangan yang tidak hanya sekali-dua kali. Dan, pasti mengganggu kerja sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, alangkah baiknya anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri agar segera dilakukan PAW dan kinerja dewan kembali normal,” tandasnya seperti dilansir Antara.

Leave a Reply