Laporan Akhir Tahun Fraksi Damai DPRD Kota Malang

Latar Belakang Fraksi Damai DPRD Kota Malang

Malang – Mengusung semangat baru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Fraksi Damai (Demokrat – PAN – Perindo) DPRD Kota Malang, berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Para wakil rakyat dari Fraksi Damai DPRD Kota Malang tak lelah untuk turun dalam upaya menyerap aspirasi. Berbagai upaya termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), pertemuan dengan masyarakat hingga menggelar agenda reses dilakukan selama tahun 2019.

Selama empat bulan dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Malang, para legilastor dari Fraksi Damai tersebar merata di empat komisi yang menjadi alat kelengkapan dewan. Satu diantaranya, dipercaya sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Malang.
Adapun keanggotaan dan susunan Fraksi Damai DPRD Kota Malang sebagai berikut:

1. Drs. H. Imron (Partai Demokrat) diamanahi menjadi Ketua Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan juga menjadi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang.
2. H. Pujianto, SE., M.Hum (PAN), Wakil Ketua Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Malang dan Anggota Komisi C.
3. H. Lookh Mahfudz (PAN), Sekertaris Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan saat ini ia bertugas di Komisi B dan juga Badan Anggaran.
4. Alkasa Sulima Priyantono (Perindo), dipercaya sebagai Bendahara Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Malang.
5. Eko Hadi Purnomo (PAN), merupakan Anggota Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan bertugas di Komisi D DPRD Kota Malang.
6. Wiwik Sulaiha (Demokrat), anggota Fraksi Damai DPRD Kota Malang sekaligus Anggota Komisi D DPRD Kota Malang.
7. Indah Nurdiana (Demokrat) merupakan anggota Fraksi Damai DPRD Kota Malang dan menjabat sebagai Anggota Komisi B DPRD Kota Malang.

Baca Juga :   Perkuat Data Aset, Pemkot Malang Gandeng KPK

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi Damai DPRD Kota Malang

Anggota Fraksi Damai DPRD Kota Malang telah menjalankan masa reses I Tahun 2019, Adapun Rinciannya Sebagai Berikut:

Drs. H. Imron., M.Ag

Reses dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember Tahun 2019, di Jalan Kyai Parseh Jaya No 19, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, dengan peserta yang hadir sebanyak 298 orang.

H. Pujianto, SE.,M.Hum

Reses dilaksanakan dua kali, yakni pertama di laksanakan pada Hari Selasa, 17 Desember Tahun 2019, di Hotel Ubud, Jalan Sigura-gura,Kecamatan Sukun dengan peserta yang hadir sebanyak 150 orang. Reses kedua dilaksanakan di Gedung Serba Guna Lapangan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, dengan peserta sebanyak 200 orang.

Eko Hadi Purnomo, SH

Reses dilaksanakan pada Hari Rabu 18 Desember, di Aula Gedung YPAC, Jalan Raden Tumenggung Suryo No 39, Kecamatan Blimbing, dengan peserta yang hadir sebanyak 373 orang.

Wiwik Sulaiha

Reses dilaksanakan pada Jumat 20 Desember 2019 di Hotel pelangi, Jalan Merdeka Selatan, Kota Malang, dengan peserta yang hadir sebanyak 253 orang.

H. Lookh Mahfudz

Reses dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pertama pada hari Sabtu 21 Desember 2019 di Jalan Kyai Sofyan Yusuf No. 27, dengan peserta yang hadir sebanyak 225 orang. Reses kedua dilaksanakan pada Minggu, 22 Desember 2019 di Jalan Ki Ageng Gribig, dengan peserta sebanyak 225 orang.

6.Indah Nurdiana

Reses dilaksanakan Pada Kamis 18 Desember 2019 di Rumah Makan Pak Maning, Jalan LA Sucipto, Kecamatan Blimbing, dengan peserta yang hadir sebanyak 335 orang.

7.Alkasa Sulima Priyantono

Reses dilaksanakan pada Sabtu 21 Desember 2019 di Jalan Ir Rais No. 9, Kecamatan Sukun, dengan peserta yang hadir sebanyak 275 orang.

Baca Juga :   Peringati World Clean Up Day, Sutiaji Dorong Masyarakat Jaga Lingkungan

Hasil Reses dan Tanggapan Masyarakat

1.Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Hukum)

a. Masyarakat menginginkan kepada seluruh ASN agar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam sektor administrasi publik bisa lebih profesional dan berkualitas, harapan ini, sesuai
dengan Pasal 11 dan 12, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Fungsi Tugas dan Peran ASN. Kedua, sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
b. Masyarakat mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Bantuan Hukum.
c. Masyarakat meminta adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dari pemerintah.

2. Komisi B (Bidang Perekonomian)

a. Masyarakat berharap agar sektor ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
b. BPR Tugu Artha diharapkan mampu menjalankan program anti riba dengan baik kepada masyarakat, dengan tujuan agar warga terlpeas dari jerat rentenir yang selama ini semakin meresahkan.
Harapan Fraksi Damai pada BPR Tugu Artha, agar lebih aktif menjemput bola (turun ke masyarakat).

3. Komisi C (Bidang Pembangunan)

a. Masyarakat mengeluhkan banyaknya jalan berlubang, di beberapa titik di Kota Malang.
b. Masyarakat mengeluhkan banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Setelah diadakan reses dan tanya jawab, ternyata masyarakat membuang sampah di sembarang tempat itu,
dikarenakan kurangnya tempat penampungan sampah sementara.
c. Warga mengeluhkan terkait dengan makin menipisnya tanah makam. Munculnya keluhan ini karena pemerintah, janji-janji terus baik lewat media maupun di acara pertemuan dengan masyarakat.
d. Hasil reses dapat diidentifikasi bahwa masyarakat menginginkan agar Taman Singha di Kelurahan Merjosari, dan beberapa taman lainnya agar diperbaiki sebagai ruang terbuka hijau.
e. Masyarakat mengusulkan agar plengsengan dan saluran diperbaiki karena kondisinya makin mengkhawatirkan.

4. Komisi D (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial)

Baca Juga :   E - Commerce Antar Kota Malang Raih Indonesia Award 2020

a. Permasalahan BPJS masih menjadi banyak masalah yang diadukan oleh masyarakat, termasuk keinginan warga agar rumah sakit maupun puskesmas bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik
b. Hasil reses diidentifikasi bahwa ada keluhan masyarakat terkait dengan penahanan ijazah oleh pihak sekolah swasta. Terkait dengan itu, pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada
sekolah swasta.
c. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru masih perlu dilakukan perbaikan, dengan harapan tidak membingungkan kembali para wali murid. Dalam hal ini, masyarakat berharap kepada Kepala
Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Permendikbud No 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018, Tentang PPDB, harus memperhatikan kearifan lokal.
d. Masyarakat berharap (pemerhati pendidikan) agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang lebih memperhatikan prestasi di bidang akademik, jangan prestasi non akademik, karena selama ini
keberhasilan pendidikan Kota Malang di bidang akademik (Hasil Ujian Nasional) pada tingkat provinsi belum pernah masuk 10 besar.

Leave a Reply