Maju Mundur Rekomendasi PDIP untuk Pilbup Malang 2020

PolitikaMalang – Dalam kontestasi pemilihan bupati (pilbup) Malang 2020, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu menjadi salah satu partai yang paling ditunggu untuk segera memunculkan calon bupati. Sebab, diluar PDIP, PKB dan Golkar sudah terlebih dulu mengerucutkan calon bupati yang akan diusung yaitu HM Sanusi dari PKB dan Siadi dari Golkar.

Namun tampaknya, hal itu sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya, setelah menjadi partai pertama yang melakukan penjaringan calon bupati, partai banteng ini justru diterpa dinamika internal yang cukup sengit. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh PDIP sejauh ini?

PDIP Buka Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang

PDIP termasuk salah satu partai pertama yang melakukan tahapan politik. Merasa mampu mengusung calon sendiri tanpa koalisi karena meraih 12 kursi legislatif, Partai besutan Megawati tersebut telah membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati pada bulan September lalu.

Hasilnya, sebanyak 8 orang telah mendaftarkan diri. Mereka adalah Didik Budi Mulyono (Sekda Kabupaten Malang), Hasan Abadi (Rektor Unira), Wibi Dwi Andriyas (Pengusaha), Wahyu Eko Setiawan (Aktivis), Hendik Arso (Kades), Juma’ali (Wakil Ketua Lesbumi PBNU), Diki Sulaiman (Ketua Kadin Kota Malang), dan Umar Usman (Ketua PCNU Kabupaten Malang).

Namun, selain di tingkat DPC, ternyata PDIP juga membuka pendaftaran di tingkat DPD dan DPP. Ada kabar menyebutkan, sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari diusulkan oleh DPD ke DPP untuk menjadi calon bupati Malang dari PDIP. Setelah tahapan fit and propertest beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait nasib semua peserta penjaringan bakal calon bupati Malang dari PDIP.

DPC PDIP Kabupaten Malang Dukung Sri Untari

Seperti diketahui, dukungan menyokong Sri Untari menjadi cabup mengalir dari DPC PDIP Kabupaten Malang. Bahkan akhir November lalu mereka menggelar konsolidasi guna membahas strategi pemenangan Pilbup 2020. Namun Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan, pihaknya masih menunggu keputusan DPP terkait rekomendasi pencalonan di Pilbup Malang 2020.

”Kalau pastinya belum, tapi untuk ditetapkan sebagai calon (bupati)  beliau (Untari) siap,” kata Didik.

Ketua DPRD Kabupaten Malang itu mengamini bahwa suara arus bawah di tingkat PAC juga bulat mendukung Sri Untari sebagai cabup. Setelah 10 tahun lepas dari genggaman, Pihaknya optimis PDIP bisa memenangkan pilkada pada 2020 mendatang.

PDIP Buka Peluang Gandeng PKB

Namun dalam perkembangannya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto justru sempat melemparkan opsi berbeda. Ia mengatakan posisi PDIP ini masih wait and see. Bahkan menurutnya, untuk maju di Pilbup Malang, bisa saja partai besutan Megawati ini memilih bergabung dengan PKB yang bakal mengajukan inkumben Sanusi untuk jadi Cabup Malang 2020.

“Namun bisa juga kami berdiri (maju) sendiri. Politik itu dinamis dan bisa berubah setiap saat,” imbuhnya (31/12/19)

Sementara, gayung bersambut, Bupati petahana Sanusi juga berharap bisa menggandeng semua partai politik untuk berkoalisi, termasuk PDIP. Menurutnya, komunikasi politik yang terjalin apik bisa berdampak positif terhadap Kabupaten Malang.

“Ya kalau itu bisa, semua partai bergabung itu lebih bagus untuk bangun kabupaten Malang,” ungkapnya (3/1/19).

Sanusi berharap, jika pada akhirnya Pilbup Malang 2020 hanya akan memunculkan calon pasangan tunggal. Mantan anggota DPRD Kabupaten Malang itu juga turut berkomentar ketika ditanya tentang perkembangan komunikasi politik dengan partai lainnya. Ia berharap bisa berkoalisi dengan PDIP namun tetap sebagai N1 atau calon bupatinya.

“Ya kalau digaung siapa yang akan mengalah? Ya kan bupatinya sekarang saya haha. Masak mau diturunkan jadi wakil,” tambahnya.

Ada kabar menyebutkan, Didik Gatot Subroto menjadi opsi pertama untuk dicalonkan sebagai wakil bupati Malang mendampingi Sanusi jika PKB dan PDIP berkoalisi.

Calon Bupati Malang Urung Diumumkan Saat Rakernas

Suara arus bawah PDIP untuk mengusung Sri Untari sebagai calon bupati Malang 2020 tampaknya harus menunggu kepastian hingga detik terakhir. Pasalnya, meski arus bawah partai sudah bertekad mengusung sekretaris DPD PDIP Jatim itu sebagai kandidat, tapi keputusan akhir masih menunggu keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.  Sebab, keputusan rekom tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Hingga rakernas usai beberapa hari lalu, calon bupati Malang dari PDIP belum ada tanda – tanda bakal diumumkan.

Seperti sebelumnya, hal itu juga sempat dilontarkan anggota DPP PDIP Ahmad Basarah saat menghadiri acara temu tokoh nasional dalam Sarasehan Pancasila di  Sengkaling Convention Hall kemarin (18/12). Dia malah kaget jika sudah muncul nama Untari yang diusung arus bawah partai.

”Kata siapa? Mana ketua DPC-nya?” tanya Basarah.

Dia menegaskan, belum ada suara resmi akan rekomendasi nama Untari dari tingkat DPC hingga DPD. Alasannya, internal PDIP masih melakukan monitoring dan evaluasi akan politik daerah yang menyelenggarakan pilkada.

”Karena keputusan nama-nama ini harus menunggu Ibu Mega. Jadi belum ada,” jawab wakil ketua MPR RI ini.

Politikus yang menjabat ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP ini menegaskan tidak akan terburu-buru mengusung calon kepala daerah. Saat ditanya tentang kapan DPP PDIP mengambil keputusan, Basarah mengatakan, tidak akan terburu-buru. Bahkan, dia menyebut hingga pendaftaran ditutup.

Rekomendasi Belum Jelas, PDIP Kabupaten Malang Terbelah

Belum adanya kepastian rekomendasi calon bupati Malang dari PDIP akhirnya memunculkan banyak opsi di tataran grassroot partai. Tak pelak, lambat laun, hal ini membuat adanya dinamika di internal partai berlambang banteng ini. Beberapa PAC mulai berani menyarakan aspirasinya.

Bahkan sebagian PAC mempunyai sikap yang berbeda dari DPC yang sebelumnya menjatuhkan dukungannya pada sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari. Mereka malah berbalik mendukung salah satu peserta penjaringan yaitu Rektor Unira Malang, Hasan Abadi sebagai calon Bupati. Hal itu disampaikan Rusdiono, Wakil Sekretaris PAC Wajak saat diskusi ngopi bareng bersama Hasan Abadi di Kafe Punden, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Minggu (12/01/20) lalu.

“Dinamika Demokrasi masih berjalan, semuanya masih proses. Kami yang di PAC juga punya hak menyampaikan aspirasi. Sebelum ada rekomendasi dari Ibu Ketua Umum, kita bebas mau di kubu Bu Sri Untari atau kubu Pak Hasan Abadi,” ujar Rusdiono.

Sambung Rusdiono, setidaknya saat ini ada 11 PAC yang datang dan mendukung Hasan Abadi maju di Pilbup Malang. Bahkan ia mengklaim kedepan jumlah dukungan PAC bisa bertambah.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto turut menanggapi adanya isu perpecahan suara dalam dukungan calon Bupati Malang 2020.

“Itulah PDIP, ini hal biasa tetapi pada saatnya rekom DPP PDIP turun pasti akan balik kembali bersatu mendukung yang mendapat rekom dan ini hal biasa di PDIP. Ini ajang konsolidasi,” ungkapnya (14/01/20).

PDIP Munculkan Tiga Opsi untuk Pilbup Malang 2020

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menegaskan, bahwa PDI Perjuangan akan menyiapkan tiga skenario politik untuk mengikuti kontestasi Pilbup Malang.

“Ketiga skenario politik Pilbup Malang tersebut yaitu: Pertama, akan mengusung calon bupati dan wakil bupati semuanya dari internal PDIP,” katanya (1/1/20).

Yang kedua jelas politisi yang populer disebut Profesor Pancasila itu, calon bupati dari internal partai dan calon wakil bupati dari eksternal.

Baca Juga :   Poker, IT, Alcohol-based drinks Challenges Filled With Japan

“Dan skenario ke tiga, calon bupati dari eksternal dan calon wakil dari internal,” jelas Ahmad Basarah, yang juga anggota DPR Dapil Malang Raya tersebut.

Dari tiga skenario tersebut katanya, yang paling memungkinkan diputuskan adalah skenario yang ke dua dan ke tiga,” tegas Ketua Dewan Pertimbangan GM FKPPI Pusat tersebut.

Mengapa skenario pertama tidak menjadi prioritas katanya, karena PDIP sebagai partai nasionalis selalu ingin bekerja sama dengan komponen bangsa yang lain, seperti dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, kalangan akademisi, birokrasi dan lain sebagainya. Namun demikian, bagaimana keputusan akhirnya jelas Wakil Ketua MPR RI itu, pihaknya masih menunggu hasil kajian DPP PDIP dan juga hasil survei internal yang akan dilakukan oleh DPP PDIP.

“Karena pendaftaran para calon kepala daerah juga masih 4 bulan lagi. Kemungkinan PDIP akan mengambil keputusan dalam waktu yang mendekati masa pendaftaran Pilbup Malang,” tutupnya.

Berarti bisa diprediksi, rekomendasi PDIP terkait cabup Malang 2020 masih akan turun dalam beberapa bulan kedepan hingga mendekati waktu pendaftaran resmi dari KPUD Kabupaten Malang.

Leave a Reply