Menteri Sosial Canangkan Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan

PolitikaMalang – Peringati Hari Anak Sedunia, Kementrian Sosial Indonesia  menerbitkan Peraturan Presiden (PP) no 44 Tahun 2017, tentang Pengasuhan Anak. Peringatan yang di gelar di Alun-Alun Kota Malang pada, Senin (20/11), ini, merupakan acara pertama yang di adakan oleh Kementrian Sosial. Sekaligus gerakan sosial untuk sama-sama kampanyekan Gerakan Indonesia menuju bebas anak jalanan

Acara yang di ikuti oleh seluruh Anak Jalanan (anjal) se-Malang Raya, selain itu, Mentri Sosial juga membagikan perlengkapan sekolah, yakni, tas dan sepatu bagi Anjal. Tak. Hanya itu, bantuan berupa uang sebesar 1 juta rupiah kepada setiap masing anak. Bantuan yang merupakan kerja sama dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Kementrian Sosial juga turut menggandeng Program Kesejahteraan Sosial Anak ( PKSA), PKSA sendiri yakni, untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, juga menjelaskan, Peraturan Presiden (PP) no 44 Tahun 2017, baru di terbitkan satu minggu yang lalu, PP tentang pengasuhan anak ini menjadi sangat penting, di karena kan, masih ada orang tua yang memang tidak ada hak pengasuh.

“Ada orang tua yang kemudian hak asuhnya di cabut, kemudian ada yang pengasuhannya di alihkan sementara, dan ada pengasuhan di alihkan secara permanen, maka, kita sering kali mendengar ada orang tua asuh atau orang tua angkat,” ujar Khofifah.

Untuk menjadi pengasuh, Khofifah menegaskan bahwa, harus ada Calon Orang Tua Angkat (COTA), tidak bisa langsung Orang Tua Asuh (OTA), tapi bisa langsung melalui 6 bulan Sakti Peksos, dimana Sakti Peksos akan melakukan koordinasi supervisi.

Baca Juga :   Sidak Proyek Kayutangan Heritage, Walikota Malang Minta Kemudahan Akses Warga

“Baru COTA itu bisa langsung OTA, setelah di putuskan oleh pengadilan, kalau itu dari Warga Negara Indonesia, kedua, COTA dan yang mau di asuh juga anak Indonesia, maka, cukup sampai Pemprof, tapi kalau salah satu dari orang tua itu WNA, atau yang diangkat itu anak WNA, maka harus sampai dengan Kementrian Sosial. Ini untuk upaya perlindungan anak,” imbuh Khofifah.

Di Indonesia sendiri masih banyak kasus tentang anak, mulai dari pelantaran sampai dengan penjualan anak di bawah umur. Melihat hal ini, upaya untuk Payung hukum perlindungan anak Kementrian Sosial membuat PP pengasuhan anak. “Jangan sampai nanti masih ada terdengar kasus tentang anak,” tandasnya

Leave a Reply