Mewujudkan Kemandirian Pemilih dalam Pilkada Kota Malang 2018

Oleh: Sofyan Edi Jarwoko*

PolitikaMalang – Proses demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah, termasuk di Kota Malang pada tahu 2018 mendatang, diharapkan melahirkan seorang pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakatnya, melalui program yang diemban sesuai dengan visi dan misi.

Pilkada adalah sebuah sarana dimana masyarakat diberikan hak untuk memilih calon pemimpin yang dianggapnya mampu membangun daerah dengan tujuan utama menghadirkan kesejahteraan. Pada titik inilah, makna kemandirian pemilih dalam pilkada perlu kita pertajam pembahasannya sehingga masyarakat kita tidak terjebak pada hal yang sifatnya transaksional melainkan mampu memilih berdasarkan program yang diusung para calon nantinya.

Jika merujuk pada aturan perundang-undangan, partai politik adalah sebuah ‘kendaraan’ yang tugasnya mengantarkan bakal calon untuk diusung menjadi calon resmi di Pilkada berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pesta demokrasi. Begitu juga cara lain mendaftar melalui jalur independen atau non partai politik. Semuanya adalah proses dan cara untuk menampilkan sosok ke panggung pilkada.

Lalu bagaimana setelah terdapat calon resmi? Maka jika kembali kepada pembahasan kemandirian pemilih maka akan terlihat korelasi erat antar keduanya. Pertama, pesta demokrasi melalui Pilkada bukanlah hal yang sifatnya final. Bukan sekadar ritual “pencoblosan” semata. Karena itu kemandirian pemilih dalam hal ini mampu melihat sosok calon yang memiliki integritas, kemampuan, track record yang baik dalam segala bidang, visioner adalah substansi dari adanya demokrasi itu sendiri.

Sehingga pemimpin yang lahir dari titik itu sungguh bisa menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hingga pembangunan daerah yang sifatnya berkelanjutan. Cara pandang pemilih inilah yang harus sering kita sosialisasikan dan kita dengungkan agar masyarakat Kota Malang, mampu memilih pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disampaikan diatas.

Kedua, yang perlu soroti adalah bagaimana gelaran Pilkada Kota Malang pada tahun mendatang, menyedot APBD yang cukup besar. Tentunya, penggunaan anggaran harus berkorelasi dengan terwujudnya pesta demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang kompeten.

Karena itu, penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kota Malang harus benar-benar aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait siapa saja calon-calon yang berhak dipilih oleh masyarakat dalam pesta demokrasi. Masyarakat harus tahu siapa yang dipilih, apa programnya, apa visi – misinya dan sebagianya. Hal itu menjadi tugas utama KPU selaku penyelenggara sehingga Pilkada Kota Malang tidak terjebak pada apa yang saya sebut sebagai ‘ritual pencoblosan’ semata.

KPU Kota Malang selaku penyelenggara pesta demokrasi, bisa misalnya membuat pakta integritas, bahwa para calon wali kota dan wakil wali kota harus bisa bekerjasama dengan baik, kompak dan bersatu, dengan harapan pilkada bisa berjalan damai.

Bukan saja tugas KPU, melainkan tugas kita bersama, partai politik, media massa dan stake holder lain untuk saling memberi informasi kepada masyarakat tentang sosok calon yang akan memimpin di Kota Malang. Media massa sebagai pilar demokrasi dan sumber berita diharapkan mampu memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga diharapkan tegas dalam menindak hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Pilkada, sehingga pesta demokrasi berjalan.

Saya yakin Kota Malang bisa menjadi pilot project bagaimana pilkada bisa berjalan dengan baik, karena sebagai kota pendidikan dengan banyaknya universitas selaras dengan perkembangan sumber daya manusia, sehingga kemandirian pemilih bisa kita harapkan bersama.

Salam Satu Jiwa!

*Penulis adalah Ketua DPD Golkar Kota Malang

Leave a Reply