PAN: LKPJ Wali Kota Malang Kurang Ideal

PolitikaMalang – Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Malang kemarin, 15 Mei 2017 dengan agenda LKPJ Walikota Malang Tahun 2016 memang telah selesai dengan semua Fraksi menerima LKPJ tersebut, termasuk dari Fraksi kami FPAN DPRD Kota Malang. Namun sejumlah catatan-catatan yang diberikan oleh sejumlah Fraksi tentunya harus menjadi peringatan dan evaluasi bagi Eksekutif dalam membenahi pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat, khususnya di tahun ini yang sudah memasuki akhir semester pertama.

Secara umum PAN menilai LKPJ Walikota Malang yang diberikan kepada Fraksi sebagai kepanjangtanganan Partai, tidak ideal dengan data-data yang diberikan tidak secara rinci dan detail, sehingga menyulitkan hampir semua Fraksi untuk memberikan Koreksi secara utuh dan holistik, tentunya bila gaya-gaya seperti ini terus dilakukan, mekanisme check and balance antara eksekutif dengan legislatif akan tidak berimbang. Eksekutif yang seolah ingin berjalan sendiri meninggalkan Legislatif tentunya akan menjadi preseden buruk terhadap semangat demokrasi dan pembangunan itu sendiri, karena bagaimanapun DPRD merupakan representasi dari wakil-wakil rakyat di masyarakat, yang memiliki peran dan fungsi legal dan setara sebagai intitusi negara penyeimbang eksekutif.

Begitu besarnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2016 kemarin yang mencapai 264,569 Miliar juga menjadi perhatian kami, atas ketidaksinkronan dan inkonsistensi antara perencanaan  dan realisasi pembangunan di tahun 2016 kemarin, terlebih tidak ada penjelasan detail terkait hal tersebut. PAN menganggap bahwa begitu besarnya SILPA tahun 2016 kemarin tentunya telah merenggut sebagian hak-hak masyarakat atas pembangunan, yang tentunya dalam pemikiran dan harapan kami, kejadian serupa jangan sampai terulang lagi di Tahun 2017.

Namun secara faktual, bila melihat realisasi penyerapan anggaran di hampir Tri Wulan Kedua Tahun 2017 ini, dimana belum mencapai 10 %, tentunya kekhawatiran kami sangat beralasan. Bisa dibayangkan bila nantinya 90% realisasi anggaran akan dilakukan di Semester Kedua atau 6 Bulan terakhir di tahun 2017 ini, maka patut kita pertanyakan kualitas dari  proses pembangunan nantinya seperti apa, dari pemilihan penyedia program hingga pelaksanaan program, serta tentunya pengawasan terhadap realisasi pembangunan itu sendiri.

Partai Amanat Nasional masih percaya kepemimpinan Abah Anton – Sutiaji ini mampu membenahi dan menuntaskan program-program pembangunan dengan baik di sisa periode kepemimpinannya, dengan Slogannya “Mewujudkan Kota Malang Yang Bermartabat”, tentunya harapan kami ke depan proses pelaksanaan proses perencanaan hingga realisasi pembangunan harus bermartabat pula, serta tentunya bagaimana menempatkan dan melibatkan mitra kritisnya DPRD Kota Malang selaku Legislatif secara bermartabat pula.

Sekertaris DPD PAN Kota Malang
Dito Arief

Leave a Reply